Wali Kota Pekanbaru: Kendaraan Dinas Nunggak Pajak Tak Boleh Dipakai

SuaraRiau.id - Pemkot Pekanbaru memperketat pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas yang digunakan aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan langkah ini sebagai bentuk komitmen Pemkot dalam memberikan teladan kepada masyarakat sebelum mengajak warga memenuhi kewajiban perpajakan.

Agung menegaskan, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya ditujukan kepada masyarakat. Tetapi, peningkatan PAD juga dimulai dari internal pemerintah.

"Jangan sampai Pemkot mengajak masyarakat membayar pajak, tetapi kendaraan yang digunakan oleh pemerintah sendiri justru menunggak pajak. Karena itu, kami melakukan pemeriksaan secara berkala," katanya, Senin (8/6/2026).

Wali Kota Agung mengaku pihaknya secara rutin melaksanakan apel pemeriksaan kendaraan setiap 3 bulan sekali untuk memastikan seluruh kendaraan dinas telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Dalam pemeriksaan itu, Pemkot tidak hanya mengecek kondisi kendaraan dinas. Tetapi, pemko juga memverifikasi status pembayaran pajak kendaraan milik ASN.

"Selain itu, kami turut mendata kendaraan pegawai yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah. Hal ini guna melihat potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru," katanya.

Dari hasil pemeriksaan masih usai apel pagi, ditemukan kendaraan dinas yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Terhadap temuan tersebut, pemko akan menerapkan sanksi tegas.

"Jika kendaraan jabatan atau kendaraan dinas belum dibayarkan pajaknya, maka kendaraan tersebut tidak boleh langsung digunakan. Ada sanksi yang akan diberikan," terang Agung.

Menurutnya, salah satu bentuk sanksi yang diterapkan adalah larangan penggunaan kendaraan dinas selama satu bulan bagi pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab atas kendaraan tersebut hingga kewajiban pajaknya diselesaikan.

Selain pajak kendaraan, Pemkot Pekanbaru juga mulai melakukan pendataan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kalangan ASN.

Salah satu opsi yang sedang disiapkan adalah penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga kewajiban perpajakan diselesaikan.

Agung mengungkapkan, Pemkot Pekanbaru ingin memberikan contoh yang baik.

"ASN dan pejabat pemko digaji dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Karena itu, sudah seharusnya seluruh pegawai menjadi yang pertama dalam mematuhi kewajiban perpajakan," tegas dia.