Kasus Korupsi Haji: Bos Travel asal Pekanbaru Mangkir dari Panggilan KPK

SuaraRiau.id - Sosok Ibnu Mas'ud, Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada 24 April 2026.

Namun, kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, saksi kasus korupsi haji terseut tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah.

"Saksi tidak hadir," ujar Budi Prasetyo kepada jurnalis, Sabtu (25/4/2026).

Nama Ibnu Mas'ud sebelumnya sempat disebut pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Basalamah.

Khalid mengaku menjadi korban dari perusahaan travel asal Pekanbaru dalam kasus kuota haji.

Selain itu, Budi mengatakan Direktur PT Medina Mitra Wisata Asep Inwanudin dan Direktur Utama PT Almuchtar Tour and Travel juga tidak memenuhi panggilan KPK.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024.

Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka.

Sementara itu, Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour tidak ditetapkan sebagai tersangka, meski sempat dicekal ke luar negeri.

KPK kemudian menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 27 Februari 2026 yang menyebutkan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp622 miliar.

Selanjutnya, pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, disusul penahanan Ishfah pada 17 Maret 2026.

KPK sempat mengalihkan status penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga, namun kembali menahannya di Rutan KPK pada 24 Maret 2026.

Pada 30 Maret 2026, KPK menetapkan dua tersangka baru, yakni Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba. (Antara)