Alasan UMKM Lokal Siak Batal Dilibatkan di Proyek Seragam Gratis Rp7 Miliar

SuaraRiau.id - Siswa SD dan SMP negeri di Kabupaten Siak tak lama lagi akan mendapatkan seragam sekolah gratis dari pemerintah setempat.

Bantuan seragam sekolah gratis merupakan salah satu program unggulan janji kampanye pasangan Bupati-Wakil Bupati Siak, Afni Zulkifli dan Syamsurizal.

Di sisi lain, program tersebut menuai polemik lantaran proses pengadaan batal melibatkan UMKM lokal yakni penjahit setempat. Hal itu tentu saja berbeda dari janji kampanye politik Afni dan Syamsurizal yang kini memimpin Siak.

Saat kampanye, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Siak itu menjanjikan Afni pengadaan baju seragam sekolah gratis langsung dibuat oleh UMKM Siak guna mendorong kebangkitan ekonomi.

Nyatanya, empat item baju seragam sekolah gratis tingkat SD dan SMP di Siak itu dikerjakan oleh perusahan luar Riau.

Dalam E Katalog 6.0 pengadaan barang dan jasa pakaian seragam sekolah gratis itu dimenangkan CV Kreasi Tiga Saudara. Pihak ini membuat seragam pramuka untuk SD dengan nilai kontrak Rp1.761.143.653.

Kemudian PT Emka Naratama Putra menjahit seragam SD Merah Putih dengan nilai kontrak Rp1.604.231.802.

Lalu, PT Trisolah Parahiyangan Indonesia membuat pakaian seragam putih-biru SMP dengan nilai kontrak Rp1.615.210.497. Perusahaan ini juga mendapat tender seragam pramuka SMP oleh PT Trisolah dengan nilai kontrak Rp2.086.890.025.

Kepala Dinas Pendidikan Siak, Romy Lesmana Dermawan, mengungkapkan alasan UMKM lokal tak jadi mendapatkan proyek bernilai Rp7 miliar lebih tersebut.

Menurutnya, pengadaan program seragam sekolah gratis tetap mengacu pada aturan penggunaan anggaran pemerintah.

"Sudah dijelaskan berkali-kali. Segala sesuatu yang menggunakan uang rakyat (APBD) harus dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan undang-undang. Bagi kami pribadi, pelibatan UMKM adalah keinginan sejak awal, namun jika melanggar hukum tentu tidak mungkin dilakukan," kata Romy, Rabu (22/4/2026).

Romy mencontohkan saat pengadaan melalui Baznas Siak, Pemkab melibatkan penjahit lokal. Ia menyebut lebih dari UMKM terlibat dalam produksi lebih dari 1.000 pasang seragam karena mekanisme yang lebih fleksibel.

Namun, jelas Romy, untuk pengadaan dalam jumlah besar yakni sekitar 24 ribu pasang seragam, prosesnya harus melalui sistem e-catalog guna menjamin ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap regulasi.

"UMKM Siak akhirnya memilih mundur karena harga yang ditawarkan tidak kompetitif," ujar Kepala Dinas.

Romy menyebut, penjahit lokal belum siap secara administrasi, seperti belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari ratusan penjahit  hanya satu yang sudah memiliki NIB.

Menurutnya, faktor perbedaan harga juga menjadi pertimbangan utama. UMKM menawarkan harga sekitar Rp110 ribu per pasang, sementara pihak ketiga berada di kisaran Rp45 ribu hingga Rp55 ribu per pasang.

"Ini timpang dan tidak masuk akal bagi UMKM lokal. Akhirnya mereka mundur setelah beberapa kali mengikuti rapat dengan pihak terkait," sebut Romy.

Romy menambahkan, keterbatasan waktu juga menjadi tantangan karena program tersebut merupakan janji yang telah direncanakan sejak tahun sebelumnya.

Dia mengaku, penundaan berulang dikhawatirkan justru berpotensi melanggar ketentuan hukum.

Romy mengatakan, ke depan Pemkab Siak berkomitmen mendorong kesiapan UMKM agar dapat terlibat langsung dalam pengadaan pemerintah.

Salah satunya melalui percepatan kepemilikan NIB dan pembentukan wadah koperasi bagi para penjahit lokal.

"Bupati dan Wakil Bupati sudah menegaskan, jika ke depan UMKM tidak bisa dilibatkan, maka program ini perlu dievaluasi. Negara harus hadir mempermudah UMKM, bukan mempersulit," ucap Romy.

Dia pun berharap agar perputaran anggaran daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

"Harapannya, uang Siak bisa berputar di Siak, bukan keluar dari daerah," ucap Romy.

Cerita berbeda dari penjahit lokal

Salah satu penjahit di Siak, Febri menyampaikan jika pelibatan UMKM dalam pengadaan seragam sekolah gratis menjadi harapan di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang.

Namun, akhirnya pupus lantaran Pemkab Siak menggunakan perusahaan dari luar Riau.

"Tidak hanya saya, banyak lagi teman teman pejahit lokal yang kecewa. Kami hanya makan janji ke depan dan ke depan, saat realisasi pasti berbeda," katanya, Rabu (22/4/2026).

Febri mengaku, lambatnya pemerintah daerah mensosialisasikan langkah-langkah  yang harus dilakukan penjahit lokal terlibat pengadaan menjadi salah satu pemicu para penjahit tidak bisa mendapatkan proyek APBD tersebut.

"Kami ini perlu juga dibimbing, dibina, diberitahu informasi yang akurat. Buakn tiba tiba kami disebut tidak ada NIB tidak ada ini, tidak bisa begitu, tidak bisa begini, regulasinya begini begitu," tambahnya.

Febri berujar seharusnya pemerintah menyiapkan skemanya bagaimana caranya serta mencarikan solusi yang berpihak terhadap penjahit lokal.

"Bukan tiba-tiba malah kami yang dianggap tidak siap. Intinya, kami ini tidak disiapkan, bukan tidak siap," terangnya.