- Beredar video yang menampilkan bentrok soal lahan di Rokan Hulu.
- Bentrokan bermula dari adu mulut hingga akhirnya berujung fisik.
- Sejumlah orang dikabarkan mengalami luka meski dilerai anggota TNI.
SuaraRiau.id - Beredar di media sosial, video yang menampilkan bentrokan di areal perkebunan sawit di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) pada Kamis (12/3/2026).
Berdasarkan kabar yang diterima, sejumlah orang mengalami luka-luka akibat insiden yang terjadi di Kecamatan Tambusai, Selasa (10/3/2026) tersebut.
Bentrokan terjadi antara karyawan PT Torganda dengan orang-orang dari pihak PT Agrinas Palma Nusantara, yang telah mengambil alih lahan perkebunan perusahaan tersebut.
Dalam video itu, awalnya nampak sejumlah orang dari kedua belah pihak yang berkonflik terlibat adu mulut hingga adu fisik.
Terlihat juga, beberapa prajurit TNI yang berada di lokasi kejadian, berupaya melerai dan menenangkan kedua belah pihak.
"Saya dipukuli sama orang-orang yang dibawa oleh pihak Agrinas. Sekarang saya masih opname di klinik," kata salah seorang korban, Vicky Tegar Perkasa (36) saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Kamis malam.
Vicky menjelaskan bahwa dirinya sebagai HRD di PT Torganda.
Menurutnya, kasus penganiayaan itu telah dilaporkan dan diterima Polres Rohul. Namun, Kapolres Rohul, AKBP Emil Eka Putra sampai saat ini belum memberikan respons.
Vicky menceritakan, kebun sawit seluas 11.000 hektare yang sebelumnya dikelola Torganda, kini telah diambil alih oleh Agrinas.
Kebun itu sebelumnya dikuasai kembali oleh Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dengan dalil semua areal itu masuk dalam kawasan hutan.
Pihak Agrinas mengelola lahan tersebut, dengan membentuk kerja sama operasional (KSO).
Vicky bilang, pekerja dari KSO Agrinas tersebut sebagian adalah eks karyawan Torganda.
"Sebagian kawan-kawan sudah gabung ke Agrinas. Nah, tinggal kami sekitar 211 orang yang belum gabung," terang Vicky.
Dia menyebut, karyawan yang tidak mau bergabung ke Agrinas, diminta keluar dari perumahan karyawan milik PT. Torganda, sampai batas waktu 31 Maret 2025).
Sementara bagi karyawan yang masih memiliki anak sekolah, dikasih waktu selama 6 bulan, dengan syarat harus melapor.
Berita Terkait
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- 7 Sneakers Lokal dengan Rating Bintang 5 di Shopee yang Nyaman dan Modis
Pilihan
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
Terkini
-
Harimau Muncul di Bangkinang, BBKSDA Riau Larang Warga Masuk Kebun Raya
-
11 Anggota DPRD Meranti Didesak Perjuangkan Hak Kelola Warga di Eks Lahan SRL
-
Tak Ada Ampun! Kapolda Riau Siapkan Sanksi Berat bagi Polisi Terlibat Narkoba
-
Ketua PP Siak Ditahan usai Jadi Tersangka Kecelakaan Tewaskan Pelajar 16 Tahun
-
KPK Limpahkan Berkas ke Jaksa, Kasus Suap Suhardiman Amby Segera Disidang