SuaraRiau.id - Besarnya penerimaan ekspor CPO di Pelabuhan Dumai yang dipungut Bea Cukai sebesar Rp11,7 triliun ini. Meski demikian, tidak ada bagi hasil pajak ke daerah, alias nol persen.
Wali Kota Dumai Paisal berharap pemerintah pusat memberi perhatian anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan banjir ke Dumai dari penerimaan pajak ekspor crude palm oil (CPO) di pelabuhan.
"Kita apresiasi atas pencapaian penerimaan negara dari sektor bea keluar di pelabuhan, namun diharap kepada Pemerintah Pusat agar perhatikan Dumai untuk perbaikan infrastruktur dan penanganan banjir," kata Paisal dikutip dari Antara, Jumat (11/2/2022).
Kondisi infrastruktur Dumai saat ini banyak jalan rusak, ditambah persoalan banjir yang butuh dana besar untuk penanganan, sedangkan APBD Dumai terbatas dan tidak memadai, atau hanya sekitar Rp1,3 triliun.
Alasan Dumai meminta perhatian Pemerintah di Ibukota Jakarta karena Pelabuhan Dumai sangat strategis berada di perbatasan dengan negara tetangga dan menjadi pintu gerbang perekonomian di Riau dan Sumatera.
"Dengan perhatian anggaran dari pajak ekspor CPO ini kami akan bisa menanggulangi banjir dan menata infrastruktur yang rusak serta kebutuhan pembangunan lainnya," demikian Wali Kota Paisal.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Dumai Fuad Fauzi mengatakan kinerja pada Tahun 2021 telah merealisasikan penerimaan negara jauh melampaui target hingga 7.438,61 persen, yaitu dari Rp 159 miliar menjadi Rp 11,8 triliun.
Menurutnya, perolehan terbesar dari pencapaian melebihi target ini berasal dari bea keluar, atau ekspor CPO di Pelabuhan Dumai ke berbagai negara dengan perolehan sebesar Rp 11,760 triliun, ditambah bea masuk Rp50 miliar.
Fuad menilai keberhasilan pencapaian target penerimaan negara ini berkat kerjasama baik dan kerja keras jajaran BC Dumai serta seluruh pihak terkait di kepelabuhanan, sehingga diharap pada Tahun 2022 ini bisa lebih memuaskan lagi.
"Dampak dari pandemi virus COVID dalam dua tahun terakhir ini menyebabkan kenaikan harga CPO dunia, dan kita dalam bekerja mengikuti ketentuan dan perundangan berlaku," kata Fuad sebelumnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Harga CPO Meroket, 5 Saham Sawit Ini Raup Banyak Cuan
-
Dinas Kesehatan Dumai Sebut Siswa Tolak Vaksin Belajar Online dari Rumah
-
Polres Dumai Ungkap Pengiriman 28 Pekerja Migran Ilegal, Tiga Pelaku Diciduk
-
Kecelakaan Lalu Lintas di Tol Pekanbaru-Dumai, Sopir Mininus Tewas
-
Tolak Hubungan Sesama Jenis, Pemuda Bunuh Pemilik Salon Kecantikan di Dumai
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
Wacana Pembangunan Tiga Koridor untuk Selamatkan 8 Kantong Gajah di Riau
-
Tak Hanya Gelar Pahlawan Nasional, Marhum Pekan Dijadikan Nama Gerbang Tol dan Jalan
-
Jangan Asal Klik! Berikut Cara Aman Cek Status Penerima BSU 2026
-
Libatkan Ketua Ormas di Siak, Kasus Kecelakaan Maut Berakhir Restorative Justice
-
Cara Cek Penerima BSU 2026 Pakai NIK KTP, Bisa Lewat HP