Scroll untuk membaca artikel
Eko Faizin
Kamis, 02 Desember 2021 | 17:11 WIB
Ketum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (tangkapan layar/video)

SuaraRiau.id - Polemik Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Riau yang diadakan di Pekanbaru pada Selasa (30/12/2021) ternyata mendapat perhatian dari Kubu Moeldoko.

Diketahui, Musda DPD Demokrat Riau tersebut memutuskan dengan aklamasi, Agung Nugroho sebagai Ketua Demokrat Riau yang baru.

Keputusan tersebut lantas mengundang reaksi dari ketua yang lama, Asri Auzar dan sejumlah kader Demokrat yang lain.

Kolase petinggi Demokrat Riau, Agung Nugroho dan Asri Auzar. [Instagram Agung Nugroho/Asri Auzar]

Asri Auzar bahkan menyatakan keluar dari partai berlambang mercy tersebut. Ia menyatakan bangga mundur lantaran kecewa dengan adanya Musda tersebut.

Tak hanya itu, sejumlah kader juga melakukan aksi bakar atribut partai di Kantor Demokrat Riau Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru.

Menanggapi kisruh Demokrat Riau, Muhammad Rahmad selaku Juru Bicara Demokrat kubu KLB menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Rahmad menyebut, ucapan AHY tentang demokrasi di dalam Partai Demokrat hanya omong kosong. Ia bahkan menyebut AHY sedang mempertontonkan praktik ala Hitler.

"Praktiknya bertolak belakang dengan yang diucapkan. AHY kembali mempertontonkan praktik ala Hitler di dalam Partai Demokrat," kata Rahmad dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com.

Tak hanya itu, Rahmad juga menyoroti pelengseran Ketua DPD Demokrat Riau Asri Auzar yang berujung kekecewaan kader yang berbuntut pada insiden pembakaran atribut.

Rahmad memahami permasalahan ketidakadilan yang dialami Asri Auzar ini dan membuka diri jika mau bergabung ke kubu Moeldoko, meski dia dulu sangat lantang menyerang Moeldoko dan KLB Deli Serdang.

"Menurut AD/ART partai, seorang ketua DPD bisa saja diganti sebelum masa jabatannya berakhir disebabkan oleh hal hal khusus," katanya lagi.

Rahmad menyebut proses pelengseran Ketua DPD Asri Auzar dilakukan DPP Demokrat AHY melalui forum Musyawarah Daerah (Musda), padahal seharusnya hal itu diputuskan lewat Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) karena masa jabatannya masih lama.

"Padahal, masa jabatan Asri Auzar, Ketua DPD Petahana itu sampai Oktober 2022. Menurut AD/ART, seharusnya dilakukan di forum Musdalub, bukan Musda," katanya.

Terpisah, Ketua Demokrat Riau terpilih, Agung Nugroho mengatakan bersedia berdialog dan membuka ruang negosiasi dengan Asri Auzar.

Sebanyak 12 Ketua DPC Partai Demokrat se-Riau menanggapi dinamika Musyawarah Daerah atau Musda ke-V yang digelar di Pekanbaru pada Selasa (30/11/2021). [Ist]

Hal itu disampaikannya guna menyikapi kekecewaan Asri Auzar yang menyebut bahwa Musda Demokrat Riau sebagai bentuk pemaksaan pengambilan jabatannya sebagai ketua DPD.

Lebih jauh, Agung mengajak seluruh kader Partai Demokrat Riau agar menerima hasil Musda dan kembali berkonsolidasi demi kebaikan partai.

Sementara itu, sebanyak 12 Ketua DPC Partai Demokrat se-Riau menanggapi dinamika Musyawarah Daerah atau Musda ke-V yang digelar di Pekanbaru pada Selasa (30/11/2021).

Menurut Ketua DPC Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mewakili seluruh Ketua DPC Demokrat se-Riau, menegaskan bahwa tidak terpilihnya Asri Auzar, bukan karena dizalimi.

Muzamil juga menegaskan bahwa proses Musda V Demokrat Riau sudah berlangsung konstitusional sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi No 2 tahun 2021.

“Percepatan Musda itu merupakan kehendak seluruh pemilik suara. Bahkan dengan diundurnya hingga ketiga pada tanggal 29 November ini, maka kita meminta kepada DPP untuk segera melaksanakannya,” ungkap Muzamil.

Muzamil juga menyebut bahwa dinamika yang terjadi dalam Musda V Demokrat Riau sama sekali tidak mengganggu keinginan kader untuk membesarkan Partai Demokrat di Riau.

Bagi kader Partai Demokrat Riau, dinamika itu merupakan hal yang biasa. Ada yang kecewa, ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih.

Load More