Polemik Demokrat Riau: Asri Auzar Keluar, Agung Nugroho Siap Konsolidasi

SuaraRiau.id - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Riau ke-V menetapkan Agung Nugroho sebagai Ketua DPD Demokrat Riau pada Selasa (30/11/2021).

Ketua Demokrat Riau sebelumnya, Asri Auzar merasa kecewa dengan acara Musda tersebut. Ia pun memutuskan keluar dari partai berlogo mercy tersebut.

Menanggapi hal itu, Agung Nugroho membantah bahwa pelaksanaan Musda digelar atas desakan DPP.

Menurut dia, pelaksanaan Musda murni berasal dari aspirasi 12 ketua DPC se-Provinsi Riau. Bahkan, keputusan aklamasi juga bukan didasari keputusan sepihak, melainkan hasil mufakat serta musyawarah DPC.

"Keputusan aklamasi ini bukan keputusan DPP. Tapi merupakan kesepakatan 12 DPC dan sudah sesuai dengan AD/ART hasil Kongres DPP Demokrat. Bahkan, saya sendiri baru ditetapkan sebagai calon, belum ketua terpilih, masih ada lagi tahapan berikut nya , fit and proper test oleh tim 3, Ketua Umum, Sekjen dan Kepala BPOKK," tuturnya dikutip dari Antara, Rabu (1/12/2021).

Agung kemudian mengajak seluruh kader Partai Demokrat Riau untuk dewasa menerima hasil Musda. Serta mengajak kembali melakukan konsolidasi demi kebaikan bersama.

Dirinya juga mengaku siap untuk menerima segala aspirasi serta kritik dari kader maupun kader senior.

"Saya masih sangat hormat dengan Pak Asri selaku pejabat lama DPD Demokrat Riau. Dan saya siap untuk berkonsolidasi, membicarakan arah partai ke depan," kata dia. 

Asri Auzar mundur dari Demokrat
Ketua DPD Demokrat Riau periode 2017-2022 Asri Auzar menyatakan mundur dari Partai Demokrat setelah terang-terangan menolak pelaksanaan Musda Demokrat ke-V.

Diketahui, dalam Musda itu menetapkan Agung Nuhroho secara aklamasi sebagai Ketua DPD Demokrat Riau.

"Dulu saya bangga menjadi kader Partai Demokrat, namun saat ini saya juga bangga menyatakan keluar dari Partai Demokrat," ucap Asri, Selasa (30/11/2021).

Menurut Asri, pelaksanaan Musda V Partai Demokrat tidak jelas dan tidak sesuai AD/ART partai. Pelaksanaan Musda tersebut dinilainya sebagai pengambilan alihan jabatan secara paksa.

"Ini sama saja dengan Musda ecek-ecek, saya tidak tau ini Musda apa, apakah Musdalub atau bagaimana, yang jelas ini pengambilan paksa jabatan," kata Asri.

Di tempat terpisah usai pelaksanaan Musda, Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Provinsi Riau sah dan dilakukan sesuai dengan AD/ART Partai. Musda digelar berdasarkan desakan dari DPC Demokrat 12 kabupaten/kota dan sesuai AD/ART partai.

Dia menepis isu yang beredar soal adanya paksaan pelaksanaan musda tersebut. Menurutnya, dari jauh hari pihaknya sudah menerima surat dari DPC 12 kabupaten/kota agar Musda segera dilaksanakan.