Anggota DPR Soroti Kasus Kekerasan Seksual di Kampus

SuaraRiau.id - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti soal kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Ia menilai perlu adanya aturan untuk penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus sehingga dirinya mendukung diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 tahun 2021.

Karena itu dia mengajak semua pihak khususnya kalangan akademisi dan pengelola lembaga pendidikan tinggi memberikan dukungan penuh terhadap Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

"Apresiasi yang tinggi untuk Mendikbudristek, semoga secepatnya setiap kampus mengeluarkan peraturan rektor di internal masing-masing sehingga kasus kekerasan seksual bisa ditangani dengan sebaik-baiknya," kata Taufik dikutip dari Antara, Rabu (10/11/2021).

Dia menilai aturan tersebut diperlukan saat semakin meningkatnya kasus-kasus pelecehan seksual di kampus dan masih kurangnya pemahaman beberapa kalangan atas kewajiban untuk menanggulangi kekerasan seksual.

Menurut dia, kewajiban kampus dalam hal pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban harus menjadi perhatian serius, jangan sampai korban justru mendapatkan ketidakadilan.

"Korban membutuhkan waktu untuk memberikan laporan atas kasus yang menimpanya, butuh keberanian untuk bicara. Jangan sampai ada kesan kampus justru tidak berpihak pada korban apalagi jika kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak sampai masuk ke ranah hukum," ujarnya.

Taufik menilai, kekerasan seksual di lingkungan kampus sudah menjadi hal yang harus menjadi perhatian serius karena berdasarkan data Survei Koalisi Ruang Publik Aman tahun 2019 menyebutkan lingkungan sekolah dan kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya kekerasan seksual (15 persen), setelah jalanan (33 persen) dan transportasi umum (19 persen).

Selain itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut juga prihatin masih banyaknya kesalahpahaman terhadap konsep pengaturan mengenai kekerasan seksual.

"Itu karena kesalahpahaman tersebut terjadi karena masih ada yang belum memahami bahwa aturan ini berangkat dari kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan hak atas rasa aman, hak hidup, hak atas kesehatan, hak bebas dari diskriminasi serta hak bebas dari perlakukan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, oleh karena itu tidak boleh ada seorangpun menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk melanggar hak-hak tersebut," katanya.