SuaraRiau.id - Sebanyak 8.839 kendaraan dinas menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Riau. Ribuan kendaraan plat merah tersebut berasal dari 12 kabupaten/kota di Riau.
Terkait hal tersebut, anggota Badan Anggaran (Banggar) Riau, Husaimi Hamidi akan mengecek pada pembahasan Banggar dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
Ia menyebut bahwa pihaknya menanyakan apakah pajak kendaraan dinas dimasukkan dalam anggaran setiap dinas atau BPKAD.
"Kita akan cek di pembahasan Banggar nanti, apakah dianggarkan di dinas terkait, atau BPKAD langsung yang bayar. Apakah dianggarkan apa tidak ? Kalau dianggarkan tapi gak dibayar tentu jadi Silpa. Kemana pergi uangnya? Ini catatan kami di pembahasan APBD nanti," ujar Hamidi seperti dikutip dari Riaulink.com--jaringan Suara.com, Rabu (8/9/2021).
Ketua Komisi III DPRD Riau ini pun menyarankan agar Pemprov Riau menyetop terlebih dahulu dana bagi hasil pajak kendaraan ke daerah.
Hal itu karena ribuan mobil dinas yang menunggak pajak tersebut juga berasal dari kabupaten/kota.
"Kita sarankan disetop dulu dana bagi hasil kendaraan kepada kabupaten sebelum mereka bayar kewajibannya. Inilah pentingnya komunimasi Bapenda daerah dengan Bapenda provinsi," ungkap Hamidi.
Untuk diketahui, sebanyak 8.839 kendaraan plat merah di 12 kabupaten/kota Riau menunggak bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Hal itu dibernarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Herman.
"Iya, sampai akhir Desember 2020 ada sebanyak 8.839 kendaraan plat merah nunggak pajak. Itu tersebar di 12 kabupaten/kota," katanya.
Ribuan kendaraan plat merah yang nunggak pajak itu terdiri dari bus sebanyak 27 unit, jeep 181 unit, light truk 23 unit, microbus 78 unit, minibus 1.723 unit, pick up 405 unit, sedan 26 unit, sepeda motor 6.020 unit, sepeda motor roda tiga 213 unit, dan truk 140 unit.
"Terbanyak kendaraan plat merah yang menunggak pajak ada di Pekanbaru sebanyak 1.600 unit. Ini terdiri kendaraan dinas Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru," ujar dia.
Berita Terkait
-
Wacana Pemindahan Bandara Pekanbaru, Ini Penjelasan Anggota DPRD Riau
-
Raih Medali Emas di Paralimpiade, Gubernur Riau Siapkan Bonus untuk Leani Ratri Oktila
-
Kejari Ancam Pidanakan Pejabat Izinkan Kendaraan Dinas Dipakai Pribadi
-
Kapolda, Pemprov dan LAM Riau Apresiasi Gerakan Segenggam Beras Gusdurian
-
Gaya Anak Jokowi Pimpin Solo, Tinggalkan Mobil Dinas di Lokasi Bermasalah
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
- Lipstik Wardah yang Bagus Apa? Ini 4 Pilihan Paling Tahan Lama untuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
Terkini
-
Dugaan Kekerasan Oknum Polisi di Rupat Utara Dilaporkan ke Komnas HAM dan LPSK
-
Siswa SMK di Pekanbaru Meninggal usai Kelahi dengan Teman, Kencing Berwarna Hitam
-
Flyover Garuda Sakti Diklaim Mampu Atasi Kemacetan Pekanbaru-Kampar di Jam Sibuk
-
Kronologi Operator Alat Berat di Siak Diserang Harimau, Diterkam saat Ingin BAB
-
Profil Sudaryono, Eks Ajudan Prabowo Disebut Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik