SuaraRiau.id - Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Pekanbaru mendapat sorotan DPRD Kota Pekanbaru.
Menurut anggota DPRD Pekanbaru, Roni Pasla, pihaknya belum mendapatkan hasil evaluasi PPKM yang dilakukan hingga 23 Agustus itu.
“Ini PPKM jilid 3. PPKM yang sangat panjang hingga tanggal 23 nanti. Di Jawa dan Jakarta sudah selesai. Tentu kita mau ada evaluasi dari Pemkot Pekanbaru yang menetapkan PPKM,” ujar Roni Pasla dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Jumat (20/8/2021).
Disampaikannya bahwa hasil evaluasi PPKM belum bisa diperoleh, hanya bisa dilihat dari naik turunnya penyebaran Covid-19.
“Cuma hasil evaluasi selama ini kan kita belum pernah dapat seperti apa. Sehingga kita hanya melihat dari indikatornya data penyebaran Covid ini yang kadang turun kadang naik setiap harinya,” terang Roni.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal sasaran diberlakukannya PPKM tersebut.
“Ini yang kita pertanyakan. Tidak sama dengan yang dilakukan di daerah-daerah lain. Di daerah lain, PPKM hanya dua kali putaran mereka bisa menurunkan tingkat penularan penyebaran Covid. Pekanbaru sampai hari ini sudah masuk jilid tiga, tapi belum menunjukan tanda-tanda penurunan,” ujarnya.
Roni berharap adanya evaluasi terkait PPKM ini. Tidak hanya sebatas melakukan penyekatan-penyelatan saja.
“Ada penyekatan-penyekatan yang dilakukan terkesan memberatkan masyarakat, tetapi ini sosialisasi yang sangat minim,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Rakyat 'Terjebak' PPKM, Anggota DPRD Pekanbaru Malah Kunker ke Sumbar
-
Viral Polwan-Bhabinkamtibmas Bersitegang di Pos Penyekatan, Ini Kata Polisi
-
Viral Video Sesama Polisi Bersitegang di Pos Penyekatan PPKM Pekanbaru
-
Suplai Vaksin Covid-19 untuk Pekanbaru Terkendala Persoalan Data
-
Urus Administrasi Harus Ada Sertifikat Vaksin, Ini Kata DPRD Pekanbaru
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Satgas PKH Cabut Izin RAPP di Riau, Temukan Kebun Sawit hingga Tambang Ilegal
-
Bermula Temuan Jejak Kaki, Polisi Amankan 30 Imigran di Hutan Bakau Dumai
-
PLTA Koto Panjang Buka 2 Pintu Spillway Hari Ini, Tinggi Air Diprediksi Naik
-
Izin PT RAPP Dicabut, Bagaimana Nasib 41 Ribu Pekerjanya?
-
Pemerintah Cabut Izin Konsesi PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare di Riau