Scroll untuk membaca artikel
Eko Faizin
Selasa, 05 Januari 2021 | 18:31 WIB
Pembangunan gedung Grha Megawati diapreasi oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani. Gedung Grha Megawati dibangun di Kelurahan Buntalan, Klaten Tengah. [Solopos]

Bisa saja suatu saat nanti, nama Presiden Jokowi dijadikan sebuah nama jalan lantaran pemimpin daerahnya berasal dari kader PDI Perjuangan.

Menurut Rocky, hal tersebut tak masalah, hanya saja, orang-orang pasti akan berpikir apa pentingnya warisan dan prestasi Jokowi selama memimpin.

“Mestinya, kalau PDIP menang di Klaten ya sudah secara politik dia memang menang di situ. Jadi mau diingat sebagai apa? Toh lima tahun lagi ada perubahan struktur politik. Nanti akan dibikin juga misalnya Jalan Joko Widodo, ya boleh saja tapi nanti orang berpikir legacy-nya apa gitu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rocky mengatakan, sewaktu-waktu mungkin bakal ada ide dari pihak yang kesal dengan prestasi Jokowi. Bisa saja mereka mengganti semua nama jalan underpass menjadi nama Jokowi.

Secara tak langsung berarti pemberian nama itu menyindir Jokowi secara tak langsung yang dinilai tidak mampu menyejahterakan rakyatnya.

Rocky pun menghimbau agar tak berlebihan dalam memberi nama sebuah fasilitas publik, apalagi dana pembangunan yang dipakai berasal dari uang rakyat.

“Sewaktu-waktu mungkin, dengan ide yang agak norak karena jengkel dengan prestasi Presiden yang tidak bisa menyejahterakan rakyat, maka semua jalan underpass disebut Joko Widodo itu. Jadi bukan jalan yang di atas, tapi jalan yang di bawah itu masuk jalan gorong-gorong. Kan itu buruk bagi kita? Karena permainan semiotik yang dangkal,” tuturnya.

“Saya bayangkan psikologi dari rapat di Klaten yang memutuskan namanya harus Megawati, warnanya harus merah. Sebetulnya menyebut nama saja sudah cukup, ini Gedung Megawati. Orang asosiasinya pasti sudah ke Ibu Mega dan penghargaan. Tapi mungkin awalnya di gedung itu dianggap kurang, makanya ditambahkan warna merah, jadi justru dipertebal maka sensasi estetiknya hilang,” tandasnya.

Dibangun dengan dana puluhan miliar
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menggelontorkan anggaran APBD hingga sekitar puluhan miliar rupiah untuk membangun sebuah gedung pertemuan yang dinamakan Grha Megawati.

Pada tahun awal pembangunan, sejak 2018 silam, dana yang dihabiskan saja mencapai Rp 3,5 miliar untuk mengeruk tanah dan membuat talut sungai.

Load More