- Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyatakan pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dilakukan tanpa tes.
- Proses pengalihan status kepegawaian bagi sekitar 240 ribu guru tersebut dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai Januari 2027 hingga 2029.
- Pemerintah dan DPR menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp23 triliun untuk mendanai pengangkatan guru PPPK penuh waktu tersebut di Jakarta.
SuaraRiau.id - Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani mengatakan pengangkatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu ke PPPK penuh waktu dilakukan tanpa tes.
Lalu mengatakan pengangkatan dilakukan mulai Januari 2027 hingga 2029.
"Ini barusan kami bahas di dalam dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa tegas, kesepakatan pemerintah dengan DPR, pengalihan paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu itu tanpa tes," ucapnya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (21/9/2026).
Lalu menjelaskan terdapat sekitar 240 ribu guru PPPK paruh waktu akan diangkat secara otomatis menjadi penuh waktu mulai awal tahun depan.
Anggaran yang disepakati untuk pengangkatan itu disebut mencapai Rp23 triliun. Adapun pengangkatan dengan tes diberlakukan untuk guru PPPK penuh waktu yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Pernyataan itu disampaikan Lalu meluruskan informasi ihwal pengangkatan guru PPPK paruh waktu ke penuh waktu dilakukan lewat tes.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah terus memperkuat penataan status PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, demi memberikan ketenangan bagi para pegawai, terutama guru.
Dalam Rapat Koordinasi Status PPPK dan PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi pada Kamis (17/9/2026), pemerintah menampung aspirasi agar PPPK paruh waktu dapat beralih menjadi penuh waktu, sedangkan PPPK penuh waktu memiliki kesempatan menjadi PNS.
Mendagri menyebut terdapat lebih dari 172 ribu guru yang masuk dalam pembahasan. Mereka nantinya diupayakan mengikuti tes sebagai bagian dari proses penataan status kepegawaian.
"Tadi kesimpulannya akan diupayakan mereka untuk ikut semacam ada tes dan kemudian nanti dijadikan pegawainya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kalau lulus," tegas Tito. (Antara)
