- Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN lebih dari Rp17 miliar pada 2026 untuk revitalisasi 16 sekolah di Pekanbaru.
- Pengelolaan dana bantuan dari Kemendikdasmen ini dilakukan langsung oleh pihak sekolah bersama masyarakat tanpa pengajuan proposal.
- Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk rehabilitasi bangunan rusak, pembangunan toilet, serta penambahan ruang kelas baru berdasarkan data Dapodik.
SuaraRiau.id - Belasan sekolah jenjang SD dan SMP di Kota Pekanbaru mendapat bantuan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp17 miliar pada 2026.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan bantuan untuk 16 sekolah tersebut merupakan program Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN.
"Ini merupakan program dari Bapak Presiden melalui dana pusat atau APBN. Tahun ini ada 16 sekolah di Kota Pekanbaru yang menerima bantuan dengan total anggaran lebih kurang Rp17 miliar," katanya, Senin (31/8/2026).
Jamal mengatakan pengelolaan dana dilakukan oleh pihak sekolah bersama masyarakat, sementara Dinas Pendidikan berperan melakukan pengawasan.
Dia menjelaskan, dana revitalisasi disalurkan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke rekening masing-masing sekolah penerima.
"Dananya langsung masuk ke rekening sekolah. Pengelolaannya dilakukan oleh sekolah bersama masyarakat, sedangkan Dinas Pendidikan hanya melakukan pengawasan," terang Jamal.
Menurutnya, anggaran revitalisasi tidak hanya diperuntukkan bagi perbaikan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.
Dana tersebut juga dapat digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru apabila sekolah masih kekurangan ruang belajar.
"Kalau sekolah kekurangan ruang kelas, anggaran itu boleh digunakan untuk membangun ruang kelas baru. Selain itu, bisa untuk rehabilitasi seperti atap dan plafon, termasuk pembangunan toilet," ujarnya.
Jamal menambahkan, penetapan sekolah penerima bantuan dilakukan berdasarkan data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dengan demikian, kata dia, sekolah tidak perlu mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan revitalisasi tersebut.
"Kementerian mengambil data sekolah dari Dapodik. Jadi sekolah tidak perlu lagi mengajukan proposal karena data mengenai sekolah, guru, sarana dan prasarana, serta peserta didik sudah tersedia di Dapodik," ujar Jamal.
Lebih lanjut, dia juga mengimbau kepada seluruh sekolah di Pekanbaru agar rutin memperbarui data Dapodik.
Menurut Jamal, kelengkapan dan keakuratan data tersebut menjadi salah satu sumber utama bagi pemerintah dalam menentukan berbagai program bantuan pendidikan.
Dia mengungkapkan, lantaran sumber data di kementerian adalah Dapodik, Dinas Pendidikan terus mendorong supaya sekolah untuk mengisi dan memperbarui datanya.
