Baca 10 detik
- Komnas HAM menyatakan relokasi warga TNTN berpotensi melanggar HAM
- Hal itu disampaikan setelah Komnas HAM melakukan peninjauan langsung
- Kehadiran aparat bersenjata di pemukiman menimbulkan rasa takut warga
"Upaya pemulihan kawasan hutan memang penting, tetapi aspek perlindungan warga yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut juga wajib diperhatikan," ujarnya.
Kemenham menilai penertiban tidak boleh dilakukan dengan pendekatan kekuasaan semata.
Anis berpendapat relokasi harus berbasis solusi menyeluruh dan prinsip HAM, di mana negara tidak boleh mengabaikan hak pendidikan anak-anak dan hak penghidupan masyarakat.
Melalui rapat dengar pendapat, Komisi XIII DPR RI akan menindaklanjuti masukan Komnas HAM dan Kemenham, serta masyarakat untuk memastikan kebijakan penataan TNTN berjalan berkeadilan serta tetap menghormati hak asasi warga yang terdampak. (Antara)
