SuaraRiau.id - Polda Riau mendorong pemerintah agar kawasan pertambangan rakyat di Kuantan Singingi (Kuansing) kembali diaktifkan.
Langkah ini menjadi alternatif ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menjelaskan, pertambangan rakyat tersebut nantinya akan dikelola dengan konsep baru berbasis kearifan lokal.
Polda Riau akan membentuk tim Dubalang, yaitu satuan keamanan masyarakat adat yang berfungsi menjaga keamanan, ketertiban, sekaligus melestarikan adat istiadat di wilayah pertambangan rakyat.
Baca Juga:Kisah Briptu Putri, Polwan Riau Lulusan Terbaik Akademi Kepolisian Turki 2025
“Dubalang ini mirip dengan pecalang di Bali. Kalau di Jawa dikenal dengan hulubalang. Anggotanya nanti berasal dari tokoh masyarakat tempatan, RT, dan elemen masyarakat lainnya. Mereka akan mengawasi wilayah pertambangan rakyat di Kuansing,” jelas Kapolda, Rabu (10/9/2025).
Menurutnya, peran Dubalang sangat penting agar masyarakat bisa menjaga daerahnya sendiri dari ancaman PETI. Dengan begitu, ada daya cegah dan daya tangkal secara sosial terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.
"Ide dasarnya sederhana, masyarakat menjaga masyarakat. Dubalang akan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa merusak alam, sambil menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya PETI,” tegas Herry.
Kapolda menambahkan, giat Dubalang nantinya akan terintegrasi dengan poskamling di daerah serta tim Raga Polres setempat. Dengan begitu, sistem pengawasan berjalan berlapis, mengutamakan pendekatan persuasif dan partisipasi masyarakat.
"Ini konsep alternatif ekonomi yang dijalankan bersama, dan dijaga oleh masyarakat sendiri. Dubalang menjadi simbol bahwa warga Kuansing mampu menjaga wilayahnya agar tetap aman, tertib, sekaligus produktif,” ujarnya.
Baca Juga:Gencar Razia Penambangan Emas Ilegal di Kuansing, 3 Orang Ditangkap
Masih menurut lulusan Akpol 96 ini, langkah Polda Riau ini tidak hanya menyoal pengaturan keamanan dan ekonomi, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari konsep Green Policing.
Sebagai satu-satunya Polda di Indonesia yang mengusung pendekatan ekologis dalam penegakan hukum, Polda Riau menekankan bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Pertambangan rakyat berbasis kearifan lokal yang diawasi Dubalang menjadi wujud kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam.
Dengan pola ini, lanjutnya, hasil tambang bisa memberikan manfaat ekonomi, namun tetap terkendali agar tidak menimbulkan kerusakan hutan dan pencemaran sungai.
“Green Policing adalah cara baru Polri di Riau dalam melindungi tuah dan menjaga marwah bumi Melayu. Pertambangan rakyat yang diawasi Dubalang adalah bukti nyata bahwa kepolisian bersama masyarakat mampu menciptakan model pembangunan yang aman, tertib, produktif, dan tetap ramah lingkungan,” demikian Herry.
