SuaraRiau.id - Kantor Gubernur Riau Pekanbaru didatangi ribuan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP), Rabu 18 Juni 2025.
Massa aksi datang dengan truk-truk bermuatan penuh, menempuh perjalanan jauh dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Pelalawan ke Ibu Kota Provinsi Riau.
Kedatangan mereka demi menyampaikan penolakan terhadap rencana relokasi yang digulirkan pemerintah.
"Kami bukan perambah, kami rakyat kecil yang mencari nafkah. Jangan tiba-tiba kami dipaksa pergi tanpa solusi. Kalau memang salah, mari cari jalan keluar bersama, bukan diusir," teriak orator dalam mobil orasi, dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com.
Baca Juga:Gubri Wahid Bakal Rombak OPD yang Tak Tindaklanjuti Temuan BPK
Ribuan massa menggelar aksinya sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan relokasi warga yang saat ini bermukim dan beraktivitas di kawasan TNTN.
Mereka menuntut agar suara mereka didengar langsung oleh DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto.
TNTN dulunya dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, rumah bagi satwa langka seperti gajah Sumatera dan harimau.
Namun kini, dari total luas kawasan sekitar 81.793 hektar, hanya tersisa 12.561 hektare yang masih tergolong sebagai hutan alami.
Selebihnya telah rusak berat akibat perambahan liar dan konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal.
Baca Juga:Pemprov Riau Tunda Bayar Rp1,7 Triliun, Begini Respons Gubri Wahid
Perkebunan ilegal yang tumbuh subur di kawasan ini sebagian besar dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang diduga menggunakan dokumen kependudukan dan pertanahan palsu.
Warga menyebut ada oknum yang secara sistematis menjual lahan di kawasan konservasi kepada pendatang.
"Ada mafia tanah yang bermain di belakang layar. Kami hanya beli dari mereka, kami tidak tahu itu hutan lindung. Sekarang kami dituduh perambah, tapi mereka yang jualan lahan malah bebas berkeliaran," ungkap orator.
Ironisnya, sawit-sawit ilegal ini telah menjadi sumber penghidupan utama ribuan kepala keluarga yang kini bermukim di kawasan TNTN.
Mereka bahkan telah membangun infrastruktur sosial seperti sekolah, tempat ibadah, dan jaringan listrik.
"Kami sudah tinggal di sana lebih dari 10 tahun. Anak-anak kami lahir di sana, sekolah di sana. Kalau relokasi, kami pindah ke mana?" lanjutnya lagi.
Masyarakat menilai pemerintah tidak memberikan solusi konkret bagi masa depan mereka jika relokasi benar-benar dijalankan.
Mereka meminta adanya dialog langsung dengan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan perwakilan DPR RI.
Kerusakan hutan di Tesso Nilo tidak hanya berdampak pada manusia, namun juga pada kehidupan satwa liar. Habitat gajah Sumatera dan harimau kian menyempit, menyebabkan konflik antara manusia dan satwa menjadi sering terjadi.
Kondisi ini menjadi semakin kompleks karena di satu sisi pemerintah ingin merestorasi TNTN demi konservasi, namun di sisi lain ribuan warga telah menggantungkan hidup mereka dari lahan yang kini berstatus ilegal tersebut.
Massa meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog terbuka, bukan sekadar mengeluarkan keputusan sepihak. Mereka ingin keterlibatan aktif dalam proses perumusan kebijakan yang menyangkut masa depan mereka.
"Kami tidak anti lingkungan. Kami hanya ingin solusi adil. Kalau harus relokasi, sediakan lahan pengganti, rumah, dan pekerjaan. Jangan cuma menyuruh pergi lalu membiarkan kami hidup di jalan," tegasnya dalam orasi.
Gubri Wahid temui massa aksi TNTN
Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid bersama Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, serta Bupati Pelalawan dan Bupati Indragiri Hulu turun langsung menemui massa.
Mereka meredakan ketegangan aksi unjuk rasa yang digelar di kawasan Bundaran Zapin hingga depan Kantor Gubernur Riau pada Rabu (18/6/2025).
Di hadapan ribuan massa aksi, Gubri Abdul Wahid memberikan komitmen tegas untuk memperjuangkan nasib warga yang terdampak relokasi.
Dari atas mimbar orator, Gubernur memastikan bahwa suara masyarakat akan disampaikan langsung kepada pembuat kebijakan di tingkat pusat.
"Insya Allah kita akan sampaikan kepada Bapak yang membuat kebijakan yakni Presiden Republik Indonesia, diwakilkan Menteri Pertahanan (Menhan) terhadap penerbitan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)," kata Gubri.
Gubernur juga menyampaikan empati mendalamnya terhadap kekhawatiran masyarakat.
"Kami tahu, bapak dan ibu semua adalah warga kami yang harus kami selamatkan. Aspirasi kalian akan menjadi perhatian khusus bagi kami dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi," ujar Abdul Wahid.
Lebih lanjut, Gubri memahami betul kekhawatiran utama masyarakat, terutama terkait keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka.
Wahid menyoroti pentingnya menjaga ketenteraman warga, termasuk bagi mereka yang sedang bersekolah, kuliah, hingga yang menuntut ilmu di pondok pesantren.
"Itu semua bagian penting yang tak bisa dipisahkan. Ketenteraman warga harus tetap terjaga," tegas dia.
