67 Bus TMP Mangkrak, Wali Kota Agung Meradang: Tiap Tahun Rp33 M Tak Ada Hasilnya

SuaraRiau.id - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyoroti operasional Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang tidak maksimal.

Dari 90 unit bus TMP, hanya 23 unit yang beroperasi. Sementara 67 lainnya dibiarkan mangkrak di terminal Pekanbaru.

"Saya kecewa karena dari 90 unit bus TMP itu, ternyata yang jalan beroperasi hanya 23 unit," kata Agung Nugroho dikutip dari Antara, Selasa (15/4/2025).

Wali Kota yang mengunjungi langsung satu persatu bus TMP terus berguman keluhan dan prihatin dengan kondisi tersebut.

Baca Juga:Pajak untuk Bangun Kota, Wawako Pekanbaru Minta Warga Tunaikan Kewajibannya

Sebanyak 67 unit bus itu tidak digunakan sama sekali untuk pelayanan, sementara terus menyedot anggaran untuk perawatan.

"Saya kecewa dengan anggaran yang diajukan tiap tahunnya Rp33 miliar hasilnya tak ada," ujar Agung.

Dia lantas mengatakan Pemkot Pekanbaru sudah mengeluarkan biaya perawatan sebesar Rp33 miliar per tahun untuk operasional bus TMP akan tetapi pelayanan yang diberikan ke masyarakat masih minim.

Ini semuanya dianggap sia-sia karena dari 90 unit bus lebih banyak mangkrak daripada yang beroperasi.

"Seharusnya bus ini semakin maksimal melayani masyarakat bukan sebaliknya," ungkap Agung.

Baca Juga:Warga Pekanbaru Tetap Buru Emas Batangan Meski Harga Meroket

Untuk itu, dalam waktu dekat, politisi Demokrat tersebut akan mengevaluasi manajemen pengelolaan bus tersebut. Mulai dari kegunaan, pelayanan dan lainnya.

"Saya akan evaluasi bus itu seperti apa, kegunaannya seperti apa, apakah saya harus ganti Kabid (pengelola) atau seperti apa kita akan lihat," tutur Agung Nugroho.

Dia juga mengungkapkan bahwa puluhan mobil yang mangkrak tersebut sudah seharusnya diperbaiki, dan jika tak bisa diperbaiki maka harus dijual.

"Kita akan lihat nilainya dulu, kita akan bedah satu persatu," katanya.

Untuk diketahui, sejak bus TMP ada di Pekanbaru, Pemkot selalu memberikan subsidi. Pada 2024, Pemkot memberikan subsidi sebesar Rp30 miliar hingga Rp35 miliar untuk biaya operasional bus TMP.

Subsidi puluhan miliar ini sudah termasuk gaji supir, karyawan, BBM, perbaikan kendaraan dan sebagainya.

Ratusan karyawan bus TMP pernah mogok kerja

Pengelolaan bus TMP kerap menjadi sorotan masyakarat. Pada 2022, ratusan karyawan angkutan massa bernaung di bawah perusahaan PT Trans Pekanbaru Madani (TPM), melakukan aksi mogok kerja.

Langkah tersebut dilakukan karena dipicu karyawan belum menerima gaji selama enam bulan terakhir. Mereka melakukan mogok selama seminggu.

"Sebenarnya kami tak ingin seperti ini, tapi seluruh karyawan menuntut agar gaji dibayarkan terlebih dahulu, baru mereka mau bekerja lagi. Kalau tidak dibayarkan, ya karyawan tetap tidak mau bekerja," kata Direktur PT TPM Azmi kala itu.

Azmi mengatakan, dengan mogoknya seluruh karyawan PT TPM ini maka pelayanan transportasi umum menggunakan bus pemerintah tersebut terhenti.

"Kami tak bisa berbuat banyak karena para karyawan yang mogok kerja telah berakibat pada terhentinya layanan transportasi umum," ujar dia.

Azmi mengungkapkan, selama tahun 2021, Pemkot Pekanbaru masih tetap memberikan subsidi kepada PT Trans Pekanbaru Madani.

Akibat belum cairnya subsidi tersebut, maka pembayaran operasional bagi karyawan dan perawatan bus TMP menjadi terganggu.

"Sebenarnya saya sulit menjelaskan ini ke media, tetapi inilah yang sebenarnya terjadi, lebih kurang 6 bulan yang belum dibayarkan. Tapi Juli dan Agustus ini sudah dibayarkan setengahnya, total yang belum dibayarkan mencapai Rp5 miliar lebih," ungkap Azmi.

Dirinya berharap, Pemkot Pekanbaru bisa mencarikan solusi agar pelayanan bus TMP kembali bisa berjalan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Pekanbaru.

"Secara pribadi saya sudah berkoordinasi dengan pejabat di Dishub Pekanbaru termasuk dengan pimpinan, berhubung ini masa transisi, maka tetap melakukan koordinasi," tegas Azmi. (Antara)