"Defisit anggaran sekitar Rp1,3 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," ungkapnya.
Wahid pun berencana memotong TPP ASN untuk menutupi utang tersebut. Pasalnya para ASN tidak ada pekerjaan untuk tahun 2025.
"Solusi terakhir saya adalah pemotongan TPP ASN karena tahun ini 21 ribuan ASN kita tidak ada kerja. Ini pertimbangan saya saking gentingnya kondisi ini," jelasnya.
Wahid menjelaskan, kebijakan nol kegiatan akan diambil agar tunda bayar bisa terlunasi di tahun 2025 dan tidak berkepanjangan hingga tahun depan.
Baca Juga:Sempat Pusing Tujuh Keliling, Gubri Wahid Kembali Buka Suara soal Defisit Anggaran
"Biarlah kebijakan saya tahun ini tidak populer. Karena saya nolkan pun kegiatan tahun ini tetap tidak cukup untuk tunda bayar, sampai tidak bisa tidur saya sebelum jam 3 subuh. Saya tidak mau tunda bayar ini lanjut sampai tahun depan," tegas dia.
Gubri Wahid kembali bicara soal defisit anggaran
Gubri Abdul Wahid kembali buka suara terkait polemik defisit APBD 2025. Dia berjanji akan mengutamakan hal-hal yang bersifat pelayanan publik di tahun 2025.
Terbaru, dia mendatangi Kantor Kejati Riau untuk membahas dan mengkomunikasikan berbagai program kerja tahun 2025 yang bersifat urgen dan yang bisa ditunda hingga tahun depan.
Wahid menjelaskan, kunjungannya bertujuan untuk mengevaluasi sejumlah kegiatan yang bersifat mendesak serta mempertimbangkan penundaan beberapa program hingga tahun depan.
Baca Juga:Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur yang Lagi Pusing gegara Riau Defisit Anggaran
Menurutnya, kondisi keuangan daerah harus disesuaikan dengan situasi yang ada agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Wahid menjelaskan, meskipun APBD 2025 telah disahkan sebesar Rp 9,6 triliun, namun akibat pengurangan dan pendapatan yang tidak terealisasi akan mengalami defisit anggaran lagi hingga Rp1 triliun lebih.
"Kondisi ini berupa hutang 2024 yaitu tunda bayar, gaji pegawai dan tunda salur yang jika di akumulasikan sekitar Rp2,2 triliun. Jika kegiatan di tahun 2025 tidak kita rasionalisasikan maka akan terjadi defisit hingga Rp3,5 triliun," jelasnya.
Gubernur mengaku jika keterbatasan anggaran juga akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Namun, ia memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
"Beberapa proyek infrastruktur mungkin terdampak, tetapi saya jamin tidak ada jalan yang putus dan tidak bisa dilewati. Ini menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat, sehingga pelayanan publik tetap kami dahulukan," kata Wahid.
Meski demikian, ia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan untuk THR akan dibayarkan sebelum Lebaran.
