"Dari gubernur-gubernur sebelumnya, belum pernah ada tunda bayar sampai Rp2,21 triliun lebih. Paling Rp200 miliar, Rp250 miliar. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Di nol kan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk melunasi tunda bayar itu," sebut Abdul Wahid dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (13/3/2025).
Adapun defisit anggaran sebesar Rp1,3 triliun tersebut ditambah dengan tunda bayar mencapai Rp2,21 triliun. Sehingga, jika ditotalkan, defisit APBD Riau 2025 mencapai Rp3,5 triliun lebih.
"Defisit anggaran, di sektor tunda bayar, ada lebih dari Rp2,2 triliun. Kemampuan APBD kita secara real hanya Rp8 triliun. Belanja pegawai lebih kurang Rp4 triliun, defisit anggaran sekitar Rp1,3 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," ungkapnya.
Wahid bahkan berencana melakukan pemotongan TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menutupi utang tersebut. Pasalnya para ASN tidak ada pekerjaan untuk tahun 2025.
Baca Juga:Pusingnya Gubri Abdul Wahid, Belum Apa-apa Sudah Hadapi Tunda Bayar Rp2,2 Triliun
"Solusi terakhir saya adalah pemotongan TPP ASN karena tahun ini 21 ribuan ASN kita tidak ada kerja. Ini pertimbangan saya saking gentingnya kondisi ini," jelasnya.
Wahid menjelaskan, kebijakan nol kegiatan akan diambil agar tunda bayar bisa terlunasi di tahun 2025 dan tidak berkepanjangan hingga tahun depan.
"Biarlah kebijakan saya tahun ini tidak populer. Karena saya nolkan pun kegiatan tahun ini tetap tidak cukup untuk tunda bayar, sampai tidak bisa tidur saya sebelum jam 3 subuh. Saya tidak mau tunda bayar ini lanjut sampai tahun depan," tegas dia.
Sementara itu, rencana pemotongan TPP ASN sebagai solusi pengurangan angka defisit menuai penolakan dari Anggota DPRD Provinsi Riau Edi Basri. Menurutnya, pemotongan TPP ASN hanya akan melemahkan kondisi ekonomi ASN.
"ASN juga sedang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, jadi sebaiknya TPP tidak dipotong," jelasnya.
Baca Juga:Resmi Pimpin Riau, Abdul Wahid dan SF Hariyanto Siap Dikritik Warga
Sebagai gantinya, Wahid meminta agar Pemprov Riau melakukan evaluasi kembali aset-aset pemerintah daerah yang bisa dijual atau disewakan, seperti mobil dinas.
