- Enam provinsi berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
- Provinsi rawan karhutla meliputi Riau, Kalteng, Kalbar, Jambi, Sumsel, dan Kalsel.
- Menteri LH meminta jajarannya untuk fokus menangani karhutla di wilayah itu.
SuaraRiau.id - Enam provinsi masuk daftar wilayah berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena El Nino Godzilla yang bisa menyebabkan kekeringan panjang.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta jajarannya untuk fokus menangani 6 daerah tersebut yang meliputi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.
"Tahun ini El Nino berkategori rendah hingga moderat tetapi terjadi pada musim kemarau, sehingga dampaknya diproyeksikan lebih signifikan. BMKG juga memperkirakan curah hujan kurang dari 100 mm per bulan, atau rata-rata di bawah 5 mm per hari. Kondisi ini meningkatkan potensi hari tanpa hujan, sekaligus menghambat upaya modifikasi cuaca untuk pencegahan karhutla," katanya dikutip dari Antara, Rabu (22/4/2026).
Keenam provinsi itu dinilai memiliki lahan gambut cukup luas, sehingga memerlukan rencana detail dan konkret, terutama terkait pengelolaan ekosistem gambut.
Hanif menegaskan, pemantauan tinggi muka air tanah gambut mesti menjadi prioritas utama pemerintah daerah, utamanya Dinas Lingkungan Hidup setempat, mengingat beberapa wilayah menunjukkan penurunan drastis hingga 150 cm dan 80 cm.
Secara umum, kondisi gambut dianggap relatif aman jika tinggi muka air berada di atas 40 cm dari permukaan tanah.
"Penurunan di bawah 80 cm menjadi indikator meningkatnya risiko kebakaran. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi kondisi tersebut, langkah-langkah operasional yang ditekankan yakni pemetaan detail tinggi muka air tanah di seluruh wilayah pengawasan, serta aktivasi dan pemasangan alat pemantau (logger) secara otomatis maupun manual," ujar dia.
Selanjutnya, Menteri LH juga meminta jajarannya agar fokus menangani karhutla di areal perusahaan konsesi atau yang memiliki konsesi, baik itu perkebunan maupun perusahaan di bidang kehutanan.
"Maka, lakukan akselerasi untuk mendorong mereka melakukan pengawasan tinggi muka air tanah. Selanjutnya, lakukan permintaan dengan detil lokasi-lokasi kanal yang berada di daerah gambut masing-masing yang diawasi," tuturnya.
Selain itu, Hanif juga meminta dilakukan reaktivasi kelompok masyarakat peduli api di wilayah rawan, serta identifikasi kebutuhan pendanaan dan koordinasi lintas kementerian.
"Langkah-langkah tersebut dirancang sebagai respons terhadap penurunan drastis tinggi muka air gambut serta meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau panjang. Persiapan teknis, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam strategi awal penanggulangan karhutla tahun ini," tegas Hanif.
