"Dengan demikian diharapkan dapat melakukan reformasi birokrasi secara cermat dan bijak, agar birokrasi pemerintahan Riau benar-benar berpikir dan berbuat serta memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dengan tetap memiliki karakter Melayu," sebutnya.
Selanjutnya keempat, figur yang memiliki jejaring nasional maupun internasional yang kuat dan luas di berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dengan kemampuan komunikasi diplomatis maupun pendekatan personal persuasif untuk menyakinkan pemerintah pusat bahwa Riau memerlukan dana pembangunan yang sangat besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Figur yang paham dan berpengalaman langsung dengan proses penetapan kebijakan dan politik anggaran di tingkat nasional.
Terakhir, figur yang dapat menjadi koordinator pembangunan antar daerah dan pemersatu semua shareholder dan stakeholder pembangunan di Riau.
Pj Gubernur Riau harus mampu mengkoordinir dan berkolaborasi dengan para Bupati/Wali Kota maupun komponen masyarakat pemangku kepentingan pembangunan di Riau, pembangunan di Riau harus dilakukan secara bersinergi, kolaboratif dan inovatif (pentahelix collaboration strategy).
"Oleh karenanya, kami mempertimbangkan, tiga nama-nama Pj Gubernur Riau berdasarkan kriteria dan persyaratan tersebut," tegas Azlaini.
Diketahui sebelumnya, DPRD Riau menerima surat permintaan usulan calon Pj Gubernur Riau dari Kemendagri. Dalam surat itu meminta rekomendasi dari masyarakat terkait calon PJ Gubernur.
Nantinya, pengusulan kandidat Pj Gubernur Riau disampaikan oleh masyarakat melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD Riau. Hal ini untuk merepresentasikan keinginan masyarakat Riau terkait sosok terbaik untuk memimpin Riau ke depan.
