SuaraRiau.id - Kisruh Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernurnya Eddy Natar Nasution terkait anggaran safari Ramadhan yang bersumber dari dana CSR Bank Riau Kepri Syariah menuai kritikan.
Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto ikut menyoroti polemik orang nomor satu di Bumi Lancang dan wakilnya yang terjadi baru-baru ini.
Hardianto mengungkapkan bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan bijak sehingga tidak merugikan masyarakat, terlebih lagi saat ini dalam bulan suci Ramadan.
"Negeri ini milik kita bersama. Hak pengelolaan dan amanah dititipkan masyarakat Riau itu diletakkan kepada gubernur dan wakil Gubernur. Artinya bersama-sama," katanya dikutip dari Antara, Rabu (12/4/2023).
"Saya pikir antara Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal pendistribusian CSR ini tidak perlu pembedaan. Gubernur sekian, Wagub sekian. Karena sudah direncanakan dari awal bersamaBRK, bahwa di luar Pekanbaru Rp50 juta, di dalam kota Pekanbaru Rp25 juta. Serahkan saja, toh ini juga untuk masyarakat Riau," sambung Hardianto.
Dia menjelaskan jika tujuan dari program CSR untuk masyarakat, jadi jangan dinilai siapa yang menyalurkannya tetapi lihat bagaimana manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
"Yang berhak menyalurkan, yang berhak membagi, yang berhak menentukan siapa penerima CSR ini ya Pemprov Riau. Dalam hal ini tentu Gubernur dan Wagub. Sehingga dia tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Jangan hanya gara-gara masalah politik, masyarakat jadi rugi," ujar Hardianto.
"Kalau ini dibiarkan terus, kita malu. Jadi saya memaklumi rasa kekecewaan yang dialami Wakil Gubernur dan mudah-mudahan ada itikad baik semua pihak untuk memperbaiki ini," imbuh dia.
Diketahui, sebelumnya Eddy Natar meradang sebab anggaran safari Ramadhan mendapat pemotongan atas perintah Gubernur Syamsuar.
Nilai anggaran yang disepakati awalnya untuk disalurkan langsung ke masyarakat senilai Rp50 juta, namun setelah pemotongan tersisa Rp25 juta. Karena kekecewaannya, Edy Natar membatalkan kegiatan Safari Ramadhan yang sudah dijadwalkan ke sejumlah daerah.
Hardianto menyarankan agar penyaluran dana bantuan yang bersumber dari CSR itu disesuaikan dengan komitmen awal. Jika Gubernur mendapatkan bagian Rp50 juta untuk disalurkan, maka Wagub juga harus dengan nilai yang sama. (Antara)
