SuaraRiau.id - Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau disebut masih banyak yang membayar pajak ke pemerintah pusat.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Riau, Markarius Anwar, banyak perusahaan besar yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning hanya miliki kantor cabang saja.
"Sementara kantor pusat mereka di Jakarta. Itu pajaknya dibayar di mana? Tentu di pusat. Tentu harus ada kebijakan agar bagaimana pajak ini dialihkan ke bawah, termasuk mobil operasional pengangkut CPO (Crude Palm Oil) yang mereka gunakan itu plat nomornya saja masih non BM, harusnya dibaliknamakan lah," kata Markarius dikutip dari Antara, Senin (13/3/2023).
Politisi PKS Riau itu mengungkapkan bahwa perusahaan harusnya mengupayakan agar keberadaannya di daerah memberikan kontribusi yang besar di tempat usaha mereka.
"Kalau bisa dipindahkan saja kantor pusatnya ke Pekanbaru sehingga pajaknya akan masuk ke kas daerah. Jangan kita cuma dapat bagian jalan rusak akibat truk pengangkut CPO ini," jelas Markarius.
Lebih lanjut, ia juga meminta Pemprov Riau menjemput bola agar penerimaan pajak maksimal untuk daerah.
Sementara itu, anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi mempertanyakan kelanjutan perjuangan dana bagi hasil (DBH) CPO yang sudah diinisiasi sejumlah provinsi penghasil sawit termasuk Riau.
"Ini endingnya seperti apa? Sampai hari ini perjuangan kita terkait DBH tak kunjung ada kejelasan. Bagaimana bisa daerah penghasil sawit tidak mendapatkan hasil dari CPO-nya," kata Husaimi yang ikut menyuarakan DBH sawit.
Husaimi berharap pemerintah pusat bijak untuk menilai hal tersebut. Sebab, yang selama ini didapatkan Riau sebagai kawasan perkebunan sawit hanya jalan rusak akibat wara-wiri truk besar yang dioperasionalkan perusahaan sawit.
"Kalau bicara kerugian tentu yang menanggungnya ya daerah. Kita selalu anggarkan dana perbaikan dan pemeliharaan jalan. Tapi truk yang melintas menjadi penyumbang kerusakan jalan. Makanya kita tuntut DBH ini," kata dia. (Antara)
