facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Polemik Deportasi, Singapura Nilai Pemerintah Indonesia Sudah Tepat Sikapi Masalah UAS

Eko Faizin Selasa, 24 Mei 2022 | 12:14 WIB

Polemik Deportasi, Singapura Nilai Pemerintah Indonesia Sudah Tepat Sikapi Masalah UAS
Ribuan umat Islam di Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Konjen Singapura. [Suara.com/M Aribowo]

Pemerintah Singapura pun kembali merespons perkembangan menyikapi masalah UAS.

SuaraRiau.id - Kabar Ustaz Abdul Somad atau UAS ditolak masuk Singapura memicu polemik. Diketahui, UAS mengaku dideportasi saat akan masuk ke negara itu untuk liburan bersama keluarga dan sahabat.

Masyarakat Indonesia ada yang mendukung tindakan Singapura, namun tak sedikit yang menyayangkan aksi penolakan terhadap UAS itu.

Pemerintah Singapura pun kembali merespons perkembangan menyikapi masalah UAS. Mereka menilai sikap Indonesia sudah pas tepat.

Menteri Dalam Negeri dan Hukum Singapura, K Shanmugam mengatakan bahwa Indonesia sudah sangat tepat menyikapi penolakan UAS itu.

Selain itu Singapura bersyukur, banyak orang Indonesia yang membela Singapura dan menolak klaim dan narasi UAS dalam insiden penolakan masuk ke Singapura.

Shanmugam menekankan tiga hal penting merespons dinamika UAS usai ditolak masuk ke Singapura pekan lalu.

Dalam unggahan di laman resmi Kementerian Dalam Negeri Singapura, Shanmugam mengatakan sikap pemerintah Indonesia sudah pas dalam merespons UAS ini.

"Sikap Indonesia sudah sangat tepat. Indonesia menerima masalah ini sebagai hak mutlak Singapura untuk menerima siapa saja yang boleh masuk ke Singapura. Ini seperti Indonesia memutuskan siapa saja yang boleh masuk ke Indonesia," katanya dikutip Hops.id--jaringan Suara.com, Selasa (24/5/2022).

Menurutnya, respons Indonesia memahami kebijakan Singapura ini merupakan salah satu dasar menghormati kedaulatan negara, yang mana tiap negara pun punya hak menentukan siapa saja yang boleh masuk ke negerinya.

Jadi Singapura menegaskan, penolakan terhadap UAS adalah hak mereka dan di luar Singapura tidak bisa menolak hak Singapura itu.

Komentar

Berita Terkait