SuaraRiau.id - Wacana presiden tiga periode mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan lantaran melanggar konstitusi. Keinginan itupun tak bisa diwujudkan.
Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) pun mencari cara lain agar Jokowi tetap bisa menjadi presiden pada Pilpres 2024.
Menurut Sekber Prabowo-Jokowi, cara itu adalah Presiden Jokowi maju bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam pemilu 2024 mendatang.
Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi, G Gisel mengatakan, alternatif tersebut bisa membuat Kabinet Indonesia Maju terus dilanjutkan.
Hal ini dikarenakan Jokowi dan Prabowo merupakan orang paling berpengaruh di tahun 2024.
"Sehingga sudah sepatutnya kerja-kerja (Kabinet Indonesia Maju) yang sudah dilakukan dilanjutkan, dengan mengusung pasangan Prabowo-Jokowi untuk ramai-ramai kita pilih pada 14 Februari 2024," kata Gisel dikutip Hops.id--jaringan Suara.com, Senin (18/4/2022).
Gisel menilai, alternatif Prabowo dan Jokowi maju Pemilu 2024 merupakan suatu langkah strategis untuk melestarikan agenda Kabine Indonesia Maju, yang menurutnya telah memberikan yang terbaik bagi negeri ini.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa duet Prabowo dan Jokowi akan menunjukkan konsolidasi politik, serta kekuatan dan stabilitas politik, baik di pemerintahan ataupun parlemen.
"Ini adalah langkah taktis, strategis dan keputusan besar yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk mengonsolidasikan kekuatan dan stabilitas politik nasional baik dalam pemerintahan maupun di parlemen," ungkap Gisel.
Karena itu, Sekber Prabowo-Jokowi mendeklarisikan dukungan untuk Presiden Jokowi dan Prabowo agar mencalonkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres Pemilu 2024.
Sekber juga akan melakukan pengumpulan dukungan masyarakat, agar misi tersebut dapat terwujud.
Adapun penggalangan dukungan akan dimulai dari tokoh-tokoh agama setempat, ketua adat daerah setempat, himpunan mahasiswa, asosiasi pengusaha, organisasi masyarakat, dan komponen bangsa lainnya.
Rencananya, Prabowo dan Jokowi akan dibuat di beberapa lokasi. Hal ini dilakukan Sekber, demi melancarkan misi Jokowi 3 periode, tanpa melanggar konstitusi Republik Indonesia.
