Tidak hanya itu, Umam, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic), juga menilai usulan menunda Pemilu merupakan upaya mengulur-ulur waktu demi meningkatkan elektabilitas politik.
“Ini adalah strategi mengulur-ulur waktu (buying time strategy) mengingat tingkat elektabilitas tertinggi di bursa calon presiden lebih banyak didominasi tokoh-tokoh non partai politik atau tokoh parpol tetapi mereka tak punya kendali atas parpol," kata Umam.
Ia menyebut hanya Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang punya tingkat elektabilitas cukup memadai.
"Selebihnya, Airlangga (Ketua Umum Golkar), Cak Imin, dan pimpinan parpol lainnya masih berada di posisi satu koma (menengah ke bawah, red.)," ucap Umam.
Baca Juga:Akhir Pandemi COVID-19 Belum Bisa Diprediksi, PAN Dukung Usulan Pemilu 2024 Mundur
Ia meyakini mereka para pengusul Pemilu ditunda berharap elektabilitas para pimpinan parpol yang saat ini berada di level menengah dan bawah dapat meningkat.
"Usulan Cak Imin yang senada dengan usulan Menteri Investasi Bahlil beberapa waktu lalu besar kemungkinan hanya mengakomodasi suara pengusaha yang berusaha mempertahankan kepentingan bisnis mereka, karena mereka khawatir akan terdampak perubahan struktur kekuasaan nasional," ujar Pengamat Politik Universitas Paramadina itu.
Umam berharap usulan menunda Pemilu 2024 tidak diperpanjang, karena itu dapat membuka ruang bagi kekuatan oligarki dan otoritarianisme untuk mengubah konstitusi demi kepentingan kelompok tertentu.
