SuaraRiau.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia, Bernardus Djonoputro.
"Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok (jadi Kepala Otoritas IKN) sekali karena beliau banyak kerja secara praktek arsitek dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau wali kota di perumahan. Mau pun setelah jadi gubernur punya 'link' internasioanal sangat kuat," kata Bernardus dikutip dari Antara, Minggu (23/1/2022).
Ia mengungkapkan bahwa meski ada sejumlah kepala daerah atau mantan kepala daerah memiliki latar belakang arsitek, ia menilai sosok yang dicari Jokowi bukan hanya sekedar birokrat yang memiliki kemampuan arsitek semata.
"Saya kira dari profil yang harus ada lebih dari sekedar arsitek. Yang bisa disebut arsitek itu apa," ungkap Bernardus.
Menurutnya yang pertama, Ridwan Kamil punya pengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro.
"Jadi pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan pernah bekerja secara swasta penting sekali," katanya.
Lalu, yang kedua, jika kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipilih memimpin IKN menurutnya harus memiliki jaringan global dan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dinilai Bernie menjadikan Indonesia negara yang merencanakan ibu kotanya pindah ke jantung khatulistiwa.
"Dia menjadi perhatian dunia karena membangunnya di Kalimantan. Jadi network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting," ujarnya.
Ketiga seorang Kepala Otoritas IKN menurutnya selain arsitek harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks.
"Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Dan IKN ini menjaga geopolitik nasional," kata dia.
Dari tiga hal ini dia melihat kriteria Jokowi akan jatuh pada Ridwan Kamil, terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat yang penuh kompleksitas.
Menurutnya sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin daerah
"Jadi kenapa karena IKN itu kan rencana kota baru di mana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan," katanya.
Menurut dia kemampuan ini diperlukan sosok yang mengerti urusan perencanaan kota dan juga di IKN perlu membangun bangunan-bangunan baru di mana pada urusan tersebut level arsitek diperlukan.
"Sehingga sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi," kata dia.
Kemudian IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana dan seluruh urusan ini juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik dan utilitas lainnya.
"Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban designing dan arsitektur," ujarnya.
Pihaknya melihat urusan membangun kota baru di Indonesia maka pengalaman pemerintah di dalam membangun kota hampir tidak ada.
"Dibutuhkan profil atau orang yang mampu membumikan rencana dan desain ke dalam pembangunan. Dan bisa memprioritaskan mana dulu yang dilakukan supaya dalam kurun waktu rencana tertentu dia harus sampai di mana. Kan perencanaan kota itu ada milestone-nya," tuturnya.
Lebih lanjut Bernie menilai seorang Kepala IKN juga harus mampu membaca rencana makro baik 'positioning' dari ekonominya IKN kemudian sumber daya yang bisa dipakai di IKN juga soal kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pulau Kalimantan. (Antara)
