SuaraRiau.id - Pemilihan Presiden (Pilpres 2024) nampakny sudah menjadi perhatian sejumlah masyarakat dalam mengusung calon presiden atau capres-nya.
Baru-baru ini, muncul komunitas yang bakal mengusung sosok Joko Widodo dan Prabowo Subianto menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang.
Tak hanya komunitas tersebut, sebuah Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi pun dibentuk. Sekretariat tersebut mendorong agar kedua tokoh tersebut maju berpasangan di Pilpres 2024 mendatang.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menanggapi fenomena tersebut. Ia mengatakan hal itu sah-sah saja sebagai sebuah usulan.
Meski demikian, Baidowi mengingatkan soal kepantasan yang perlu diperhatikan dalam memosisikan Jokowi yang dua periode menjabat presiden sebagai calon wakil presiden (cawapres).
“Tapi soal kepantasan dan etika kekuasaan juga harus diperhatikan. Karena ndak logis seorang presiden lalu menjadi wakil presiden,” ujar Baidowi pada Sabtu (15/1/2022) dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com.
Ia lalu menjelaskan bahwa setingkat kepala daerah saja dilarang untuk mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah.
“Lah wong kepala daerah dilarang menjadi wakil kepala daerah,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR itu.
Menurutnya, itu hak mereka dan biasa saja dalam politik.
Sejauh ini, PPP belum memikirkan konfigurasi koalisi Pilpres 2024, tapi lebih menitikberatkan pada konsolidasi internal untuk memastikan partai nerlambang Ka’bah ini bisa lolos Parlementary Threshold (PT).
Kalaupun dikaitkan dengan koalisi pilpres, Baidowi menambahkan, karena pemilu digelar serentak, maka PPP akan mempertimbangkan figur yang memiliki dampak elektoral ke partai di pemilu.
“Artinya coctail effect akan menjadi perhatian. Sementara bangunan koalisi akan sangat dinamis hingga waktu pendaftaran di tahun depan. Soal koalisi PPP terbuka dengan partai manapun,” jelas Baidowi.
