SuaraRiau.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran sejumlah uang yang diterima Bupati Kuansing Andi Putra.
Penyidik KPK memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) kelapa sawit di Kuansing.
"Tim penyidik KPK memeriksa 10 orang saksi atas kasus yang menjerat Bupati Kuansing," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip dari Antara, Rabu (3/11/2021).
Ia mengatakan penyidikan terhadap 10 orang saksi tersebut dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Pekanbaru.
Para saksi yang diperiksa penyidik yakni Andi Meiriki yang merupakan Staf di bagian Umum Pemerintah Kuansing, Hendri Kurniadi ajudan Bupati Kuansing, Mardiansyah Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPMPTSPTK.
Selanjutnya, penyidik juga memeriksa Asisten 1 Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuansing yakni Muhjelan, Riko seorang protokoler di Sekretariat Daerah Kuansing, Ibrahim Dasuki Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan (Kantah) Kuansing.
Berikutnya, Dwi Handaka Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau dan Plt Kepala Kantah Kuansing, serta Deli, Yuda dan Sabri yang ketiganya merupakan sopir.
"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi oleh tim penyidik terkait dengan proses perizinan HGU PT Adimulia Agrolestari," ujar Ali Fikri.
Disamping itu, juga dilakukan klarifikasi terkait dugaan adanya pengurusan dan penerbitan salah satu rekomendasi izin oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat yang tidak sebagaimana mestinya. (Antara)
