"Kalau tidak mau koordinasi, ya kembalikan saja data itu. Jangan kita jadi tukang stempel, kan ada tanggung jawab kita validasi lagi," ujarnya.
Dia juga menyatakan, tidak menampik adanya dugaan data ganda. Dia menyebut, hal itu bisa saja terjadi karena proses validasi data yang tidak optimal.
Namun, dia menyebut data penerima manfaat bisa saja dikoreksi dengan syarat harus ada evaluasi.
"Kita harus pastikan siapa yang mendata. Saya dapat info ada warga kurang mampu di lingkungan RW Ketua Forum RTRW ternyata luput dari pendataan, ini harus jadi evaluasi," paparnya.
Baca Juga:BMKG Pantau 94 Titik Panas di Sumatera
