SuaraRiau.id - Vaksin berbayar akhirnya ditunda. Namun polemik vaksin dijual tersebut masih menjadi bahan perbincangan banyak kalangan.
Tak sedikit tokoh yang memberi pandangannya tentang vaksin berbayar, tak terkecuali anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid.
Anggota Komisi VI DPR sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Nusron Wahid ikut angkat bicara terkait vaksin berbayar.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu melalui keterangan tertulis di akun media sosial miliknya mempertanyakan mengapa publik harus menghebohkan vaksin gotong royong yang rencananya bakal berbayar.
Nusron kemudian memaparkan, memang sebenarnya ada dua penugasan terkait vaksinasi di Indonesia. Adapun yang pertama, vaksin gratis dikelola oleh Biofarma dan dibagikan ke rakyat secara umum.
Kemudian yang kedua, kata dia, vaksin gotong royong berbayar dan didistributorkan langsung oleh Kimia Farma, Indofarma, serta perusahaan farmasi yang mendapat izin dari lembaga pemerintah terkait.
“Bukankah memang ada dua penugasan. Vaksin gratis yang dikelola oleh Biofarma. Ini yang didedikasikan untuk rakyat secara umum. Gratis. Pelaksanaanya massif sampai puskesmas dan lapis masyarakat,” kata Nusron Wahid, dikutip Hops.id--jaringan Suara.com pada Senin (12/7/2021).
“Kedua vaksin gotong royong berbayar. Diperuntukkan bagi siapa saja yang bersedia. Pelaksananya Kimia Farma, Indofarma dan perusahaan farmasi apa saja yg bisa mendatangkan vaksin yang dapat lesen dari BPOM. Yang menentukan harga Menkes. Adas dasar masukan dan pertimbangan dari BPKP,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Nusron menyatakan bahwa vaksinasi berbayar tersebut bakal diberlakukan untuk kalangan tertentu, yakni bagi mereka yang mampu membelinya sehingga tidak membebankan anggaran negara.
“Inilah dimensi keadilan. Masak direktur BUMN dan profesional lainnya yang gajinya ratusan juta, disubsidi vaksin oleh negara. Biarkan subsidi itu dinikmati oleh mayoritas rakyat yang berhak. Saya kira ini fair. Sepanjang tidak mengganggu pelayanan vaksin gratis untuk rakyat,” ujarnya.
Nusron pun merasa heran lantaran keadilan semacam itu justru disalahpahami oleh sejumlah orang.
Padahal, ungkap dia, vaksin bakal dibagikan secara merata dan pemerintah tidak akan mungkin memungut biaya vaksin bagi rakyat menengah ke bawah.
“Terus dimana anehnya dan salahnya? Wong org mampu beli vaksin kok dipersoalkan. Kecuali semua vaksin dijual itu salah. Apalagi kalau dijual kepada org miskin lebih salah lagi. Justru dengan adanya vaksin gotong royong individual, ada akselrasi vaksin,” sebutnya.
Nusron bahkan merasa aneh, jika ada sekelompok orang yang berpenghasilan tinggi, namun masih mengharapkan vaksin gratis dari pemerintah.
“Bukankah itu jatahnya orang kecil yang berpenghasilan rendah? Saya kira inilah salah satu cara kita membantu negara di tengah kesusahan. Minimal tidak mau membebani APBN,” terang Nusron.
