SuaraRiau.id - Pihak RSUD Ahmad Thabib Tanjungpinang Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya mengungkapkan terkait tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang berjibaku dalam penanganan Covid-19.
Humas RSUD Ahmad Thabib Tanjungpinang, Susanti mengatakan, awalnya pada tahun 2020 insentif untuk nakes penanganan Covid-19 bersumber dari APBN yang dialokasikan lewat kegiatan BOK di Dinas Kesehatan Provinsi Kepri.
Setelah itu, dijelaskan Susanti, keluar PMK no. 17/PMK.07/2021 tanggal 16 Februari 2021 menyatakan insentif nakes dianggarkan di APBD masing-masing daerah.
“Pada maret 2020, insentif covid-19 dianggarkan dari APBD ketika daerah-daerah belum mengalokasikan, RSUD Raja Ahmad Tabib sudah membayar Maret-Mei 2020,” ujar dia dikutip dari Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Kamis (17/6/2021).
Susanti menjelaskan bahwa keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan tentang insentif Covid-19 beban anggaran berpindah ke anggaran BOK yang bersumber dari APBN Juni- September 2020.
“Tapi insentif Oktober-Desember 2020 anggaran BOK tidak cukup untuk membayar dan dicatat sebagai utang,” sebutnya.
Sementara anggaran insentif tenaga kesehatan tidak dianggarkan pada APBD awal 2021 sehingga membutuhkan waktu dan proses adimistrasi yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini menurutnya agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Nah tanggal 15 Juni 2021 anggaran insentif masuk ke rekening RSUD RAT dan pada hari ini, dilaksanakan proses pembayaran,” jelasnya.
Susanti enggan memberikan keterangan mengenai besaran insentif yang didapat setiap tenaga kesehatan dan jumlah anggaran insentif yang diterima pihak rumah sakit.
Sementara berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, anggaran insentif itu hanya untuk pembayaran tiga bulan.
Sebelumnya, kisruh pembayaran insentif terebut berawal dari kiriman papan bunga protes menghiasi kediaman dinas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (16/6/2021) pagi.
Dalam papan bunga misterius itu, intinya nakes menanyakan perihal insentif yang belum dibayar.
