SuaraRiau.id - Kabar kerumunan massa di kediaman Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis (27/5/2021) menuai kritikan dari berbagai pihak.
Kerumunan tersebut terjadi di tengah angka kasus positif Covid-19 di Riau meningkat. Sejumlah kalangan ikut menyikapi kejadian itu, termasuk Gubernur Riau Syamsuar.
Ketua Satgas Covid-19 Riau itu menyebut kerumunan di kediaman Bupati Meranti sudah dibubarkan.
"Sudah dibubarkan, tak usah komentar lagi lah," kata Syamsuar kepada Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Sabtu (29/5/2021).
Saat ditanyai apakah Ketua Satgas Covid-19 Kepulauan Meranti itu mendapatkan surat teguran dari Satgas Covid-19 Provinsi Riau, ia juga menjawab singkat.
"Tak ada, tak ada," ucapnya.
Diketahui sebelumnya, Satgas Covid-19 Kepulauan Meranti membubarkan kerumuman massa di kediaman Bupati Muhammad Adil di Alah Air, Kecamatan Tebingtinggi, Kamis (25/5/2021).
Jumlah kerumuman yang membahas Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kediaman Bupati Meranti lebih dari 100 orang.
Pembubaran itu dilakukan Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kepulauan Meranti, Kapolres AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito, usai peringatan sudah diberikan beberapa kali, tak digubris Muhammad Adil.
"Kita sudah berkali-kali melakukan upaya sosialisasi kepada berbagai pihak untuk tidak membuat kerumunan. Berbagai masukan dan pemahaman juga sudah sering disampaikan," ungkap Kapolres.
Eko mengatakan, pembubaran ini dilakukan Tim Yustisi dipimpin Kabag Ops Kompol Joni Wardi bersama Kasat Intelkam, AKP Syaiful serta sejumlah prajurit TNI.
Kegiatan kerumunan di rumah Bupati Muhammad Adil dilakukan oleh tim suksesnya saat Pilkada lalu Adil Orang Kita (AOK).
Saat itu, tim ini sedang melakukan rapat koordinasi dengan Tim AOK 9 kecamatan bersama desa dan kelurahan se-Kepulauan Meranti.
Seharusnya, pembahasan tersebut dilakukan di kantor pemerintahan dengan menggandeng Dinas Sosial sebagai dinas terkait. Eko Wimpiyanto menjelaskan, keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Ia juga tidak ingin dianggap pandang bulu dalam menyelamatkan manusia.
"Apalagi pembubaran itu dilakukan atas laporan masyarakat yang masuk kepada kita. Sehingga pembubaran terpaksa harus kita lakukan," kata kapolres.
