alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Isu Reshuffle Kabinet, Sri Mulyani dan Luhut Panjaitan Jadi Perhatian

Eko Faizin Kamis, 15 April 2021 | 15:33 WIB

Isu Reshuffle Kabinet, Sri Mulyani dan Luhut Panjaitan Jadi Perhatian
Presiden Joko Widodo [Biro Pers Istana/Antara]

Pakar ekonomi pun menilai kinerja menteri-menteri yang layak di-reshuffle kurang memuaskan.

SuaraRiau.id - Isu reshuffle kabinet Joko Widodo- Maruf Amin menguat. Sejumlah menteri yang membidangi ekonomi pun dinilai layak untuk di-reshuffle.

Pakar ekonomi pun menilai kinerja menteri-menteri yang layak di-reshuffle kurang memuaskan.

Menurut Bhima Yudhistira, seorang ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan beberapa menteri bidang ekonomi layak di-reshuffle antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kata dia, membengkaknya utang negara dan defisit APBN berpotensi menghambat pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, kinerja Sri Mulyani dinilai tak memuaskan.

"Jadi dianggap tidak bisa mengendalikan level defisit dan tidak bisa mengendalikan utang. Bahkan narasinya seolah-olah utang itu hak yang baik dan perlu ditingkatkan. Jadi seolah-olah tidak melihat bahwa utang itu memiliki tingkat risiko yang cukup menghambat pemulihan ekonomi dan akan menjadi beban kepada fiskal-fiskal ke depannya," kata Bhima dikutip dari Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Rabu (14/4/2021).

Senada dengan Bhima, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan juga berpendapat Sri Mulyani layak di-reshuffle. Ia mengkritik keras cara pengelolaan uang negara dari Sri Mulyani.

"Pengelolaan keuangan negara ini ugal-ugalan. Masa SILPA saja diakumulasi terus. Kalau Rp 50 triliun kan sudah bisa bikin beberapa RS dan sekolah, jadi itu sudah banyak sekali," kata dia.

Lanjut Bhima, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menurutnya juga dinilai layak diganti.

Bhima berpendapat, Ida terlalu berpihak kepada pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya ketimbang para pekerja yang kesulitan di tengah pandemi Covid-19.

"Padahal harusnya kan memprioritaskan bagaimana pekerja, hak-haknya itu diperjuangkan melalui Kemnaker, saya tidak melihat itu," ujarnya.

Komentar

Berita Terkait