Pakar Sebut Kemenkumham Bakal Sahkan Demokrat Kubu Moeldoko, Ini Alasannya

SuaraRiau.id - Kisruh Partai Demokrat antara Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kubu Moeldoko hingga kini masih bergulir.

Terkait hal tersebut, pakar hukum Hendra Kariangga meyakini bahwa Partai Demokrat Kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) bakal disahkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Bahkan, kata Hendra, juga mengklaim pihaknya sudah mendapat informasi terkait persyaratan kongres dan proses pasca kongres yang sudah memenuhi persyaratan untuk disahkan oleh Kemenkumham.

“Kongres Luar Biasa itu sudah selesai, saya mendapat informasi semua persyaratan- persyaratan kongres dan pasca kongres itu sudah selesai dirampungkan dan sudah memenuhi persyaratan untuk disahkan Kemenkumham,” kata pengacara itu seperti yang dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Minggu (21/3/2021).

Kata Hendra, KLB Demokrat sudah dilaksanakan dan memenuhi UU Partai Politik dan Hasil dari KLB adalah merupakan keputusan tertinggi dan secara aspek hukum sudah memenuhi aturan.

“Karena KLB sudah dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan memenuhi konstitusi Partai Demokrat, KLB sudah dilaksanakan dan memenuhi UU Partai Politik dan Hasil dari KLB adalah merupakan keputusan tertinggi. Jadi secara aspek hukum sudah memenuhi aturan,” sebutnya.

Lebih lanjut, pria yang jadi salah satu pendiri Partai Demokrat di Provinsi Maluku Utara ini mengungkapkan pada Kongres 2020 silam dan KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang sama-sama diatur oleh Undang-Undang (UU) dan Konstitusi Partai.

Hendra menyebut bahwa saat KLB kemarin, semua keputusan yang dihasilkan oleh kongres 2020 yang memilih AHY sebagai Ketum sudah dinyatakan batal alias dimisioner.

“Kongres itu merupakan keputusan tertinggi di dalam Partai Politik. Waktu KLB kemarin, semua produk yang dihasilkan oleh Kongres memilih AHY itu sudah dibatalkan dan sudah dimisioner, sehingga tidak ada lagi legalitas mereka,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kembali kalau Kongres tahun 2020 silam sebenarnya tidak sah lantaran penuh rekayasa dan cacat hukum.