Stunting ini, lanjut Wan Yunus, merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka penurunannya.
“Saya berharap peserta rapat dapat menyepakati komitmen intervensi terintegrasi penurunan stunting di Kabupaten Siak,” ucapnya di ruang rapat Kantor Bappeda.
Lebih lanjut dia juga menjelaskan bagaimana upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif, sekaligus mengatasi penyebab tidak langsung.
Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya anak stunting, seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Intervensi ini umumnya diberikan oleh sektor kesehatan.
Menurutnya intervensi gizi sensitif mencakup peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan bergizi.
“Indikator yang digunakan dalam menetapkan lokus intervensi stunting, antara lain, tinggi prevalensi/persentase angka stunting di kelurahan/kampung, banyaknya jumlah balita stunting di kelurahan/kampung, cakupan layanan yang sangat rendah, dan pendanaan program penurunan stunting yang bersumber dari APBN termasuk DAK, baik fisik maupun nonfisik, APBD Kabupaten Siak, dan APBkam termasuk dana desa,” urainya.
Sosialisasi ini bertujuan membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi. Selanjutnya juga dilakukan penetapan kampung sebagai kampung lokus atau prioritas intervensi stunting, sekaligus menetapkan kesepakatan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya intervensi penurunan stunting pada 2021.
“Upaya yang kami lakukan untuk menurunkan persentase stunting di Siak, meliputi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif,” katanya.
Intervensi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan dan berkontribusi pada 30 persen penurunan stunting.
Sementara Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappedalitbang Provinsi Riau Heriyanto mengatakan ada beberapa rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak agar penanganan dan penurunan syunting bisa berhasil.
“Menetapkan desa lokus 2021 dan 2022, serta melakukan pemetaan program dan kegiatan yang mengintervensi secara langsung penanganan stunting dalam APBD Siak tahun anggaran 2021 dan rancangan RKPD 2022, sehingga Kabupaten Siak bisa mencapai status zero stunting,” jelasnya.
