SuaraRiau.id - Kisruh di tubuh Partai Demokrat hingga kini masih berlanjut. Polemik partai berlambang mercy tersebut pun hingga kini masih dikomentari banyak kalangan, tak terkecuali Fahri Hamzah.
Dalam sebuah kesempatan, Politisi Partai Gelora itu menyatakan cukup menyayangkan sikap Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terlibat dalam prahara tersebut.
Menurut Fahri Hamzah, sebaiknya Moeldoko mengundurkan diri jika ingin serius masuk ke dalam kancah perpolitikan nasional. Sebab dimensinya saat ini menjadi lebih komplikasi.
“Ali (Ali Ngabalin) bilang bahwa Moeldoko ambil langkah pribadi, kalau pribadi kan di dalam Istana susah juga. Karena sedikit banyak dia akan menyeret sesuatu yang berbau Istana. Seharusnya kalau saya jadi Moeldoko, lebih baik mengundurkan diri terlebih dahulu baru melakukan itu,” ujar Fahri Hamzah di sebuah diskusi dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Rabu 17 Maret 2021.
Fahri menyebut, sebab KSP adalah jantung Istana, yang tiap harinya selalu harus mengirimkan sinyal baik kepada masyarakat. Sebut saja tentang kerukunan, perdamaian, dan bagaimana secara adab bangsa ini menghadapi krisis.
“Dia jantung Istana kita, seharusnya penjurubicaraan bahkan tidak bahas soal peristiwa ini. Karena sebenarnya yang harus dilakukan mereka bicara krisis, kedisiplinan, social distancing.”
“Ini konflik warga negara, harus ada jalur hukum dan politik,” katanya lagi.
Ia pun berkaca dari kasus prahara dirinya dengan PKS dahulu, menurut dia ketika itu lebih memilih jalur hukum ketimbang jalur politik.
Sebab jalur hukum dianggap lebih tenang, ketimbang berkoar-koar di ruang publik.
Hal itulah yang kemudian coba diterangkan agar siapa tahu kedua kubu di Demokrat menempuh jalur hukum ketimbang politik.
“Saya tak mau (jalur politik). Karena menurut saya, demokrasi adalah pasar ide, saya tinggal tawarkan ide, sampai akhirnya laku,” sebut Fahri.