Kapolri Terbitkan Surat Telegram Terkait Kebijakan PPKM, Ini Isinya

Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat mengkonfirmasi soal hal tersebut menyatakan bahwa surat bersifat perintah.

Eko Faizin
Jum'at, 08 Januari 2021 | 14:07 WIB
Kapolri Terbitkan Surat Telegram Terkait Kebijakan PPKM, Ini Isinya
Jenderal Idham Azis seusai resmi dilantik menjabat Kapolri. (Suara.com/Ummi HS).

SuaraRiau.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali dimulai pada 11-25 Januari 2021. Terkait itu, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/13/I/OPS.2./2021 tertanggal 7 Januari 2021 sebagai tindak lanjut kebijakan PPKM.

Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat mengkonfirmasi soal hal tersebut menyatakan bahwa surat bersifat perintah.

"Surat telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan," ujar Agus Andrianto dikutip dari Antara, Jumat (8/1/2021).

Surat telegram tersebut berisi perintah kepada para Kapolda untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan mendorong kepala daerah untuk mengatur secara spesifik PPKM dimaksud sampai dengan penerapan sanksi melalui Perda.

Kemudian meningkatkan kegiatan Satgas II (Pencegahan) Operasi Aman Nusa II melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, media cetak dan elektronik.

Selanjutnya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholders lainnya untuk melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi serta mengawal, mengawasi serta mendorong pihak Pemda untuk mempercepat pelaksanaan belanja barang maupun modal, penyaluran seluruh program bantuan sosial pemerintah serta memberikan kemudahan investasi dan kegiatan usaha terutama pada triwulan I tahun 2021 dalam rangka mendukung program pemulihan perekonomian nasional.

Terakhir, mempelajari dan memahami serta mengikuti perkembangan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang diprogramkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholders atau pemangku kepantingan lainnya dalam rangka persiapan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.

Surat telegram yang ditujukan kepada seluruh Kapolda itu ditandatangani Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto atas nama Kapolri. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Tampilkan lebih banyak