SuaraRiau.id - Pemerintah pusat dan daerah dinilai Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya telah gagal melakukan penanganan kedatangan Rizieq Shihab.
Imbasnya, muncul kerumunan jumlah besar di sejumlah tempat yang berpotensi menjadi klaster corona baru. Selain itu, banyak masalah lain muncul hingga berujung dua Kapolda dicopot.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengatakan pemerintah gagap dalam mengidentifikasi peristiwa apa yang akan timbul sejak kedatangan pentolan Front Pembela Islam (FPI) tersebut.
Kata Teguh, pendekatan yang salah dilakukan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Sejak rencana kedatangan Rizieq, ia malah memggulirkan opini mengenai overstay atau tidaknya Rizieq di Arab Saudi.
“Pendekatan konfrontatif yang dilakukan Menkopohukham, Mahfud MD yang fokus pada penggiringan isu apakah saudara HRS dideportasi akibat overstay saat kembali ke tanah air menjadi kontraproduktif," ujar Teguh kepada wartawan, Selasa (17/11/2020).
Pendekatan ini mendorong simpatisan Rizieq Shihab untuk unjuk gigi menunjukkan empati mereka menganggap pentolan FPI sebagai pimpinan dan panutan.
Mestinya Pemerintah, kata Teguh, bisa fokus pada upaya untuk meredam glorifikasi kepulangan yang bersangkutan, termasuk pendekatan konsiliatif.
Akhirnya, pelayanan publik di bandara saat kepulangan Rizieq terganggu. Kemacetan panjang yang mengganggu aktivitas masyarakat di jalan tol juga terjadi.
“Pilihan Polri untuk melakukan diskresi berupa pengamanan bukan penghalauan merupakan tindakan paling rasional dan mencegah terhambatnya pelayanan publik yang lebih luas akibat potensi bentrokan antara simpatisan HRS dengan Polri” tutur Teguh.
Kelambatan antisipasi tersebut berlanjut, ketika Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menghadiri acara yang juga dihadiri pada acara Maulid Nabi pada Jumat 13 November 2020 di daerah Tebet yang juga dihadiri oleh Rizieq juga.
- 1
- 2
