Ternyata Deklarator KAMI Riau Ini Calon Dewan Syuro Partai Masyumi

Diketahui, mantan Gubernur Riau ini merupakan salah satu dari 34 calon dewan syuro Partai Masyumi.

Eko Faizin
Selasa, 10 November 2020 | 16:51 WIB
Ternyata Deklarator KAMI Riau Ini Calon Dewan Syuro Partai Masyumi
Tangkapan layar mantan Gubernur Riau, Wan Abu Bakar. [Istimewa]

SuaraRiau.id - Hubungan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan Partai Masyumi juga berlanjut ke daerah.

Di Riau, relasi tersebut diwakilkan pada sosok Wan Abu Bakar. Adapun Wan Abu merupakan salah satu deklarator KAMI di Provinsi Riau.

Diketahui, mantan Gubernur Riau ini merupakan salah satu dari 34 calon dewan syuro Partai Masyumi.

Menurut Inisiator Masyumi Riau, Muhammad Navis, Wan Abu Bakar masuk sebagai kandidat dewan syuro lantaran terlibat kegiatan inisiasi Partai Masyumi di Provinsi Riau.

"Pak Wan merupakan ketua Persiapan Pendirian Partai Islam Ideologis Masyumi di Provinsi Riau. Dan dia masuk dalam 34 calon dewan syuro Masyumi," ungkapnya.

Adapun KAMI Riau di deklarasikan pada Jum'at (16/10/2020) melalui taklimat. Kelompok ini hadir sebagai bentuk kegelisahan terhadap pemerintah pusat terhadap sejumlah isu, diantaranya soal bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, HAM, hingga sumber daya alam.

Wan Abu sendiri mengatakan munculnya Partai Masyumi merupakan bentuk kegelisahan atas aspirasi umat Islam di panggung negara.

Menurutnya persoalan umat saat ini tidak sebatas urusan haji, puasa atau beribadah semata.

"Tapi, juga merebut kekuasaan melalui jalur konstitusi. Partai Islam yang ada saat ini tidak membuat menyatukan seluruh umat, nah di Masyumi ini semuanya bersatu dan kita raih kekuasaan," imbuhnya.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Islam Riau, Panca Setyo Prihatin, menilai afiliasi KAMI dengan Partai Masyumi dapat dihubungkam melalui kesamaan narasi emosi. Ini terlihat dari profil anggota Masyumi dan KAMI yang mengkritik pemerintah.

"Kenapa mereka mengkritik, karena adanya anggapan bahwa pemerintah tidak responsif terhadap suara mayoritas. Itu terlihat dari pendekatan hukum misalnya, dimana dalam kebebasan berekpresi kritikan justru dibungkam. Sehingga pada giliranya membentuk politik identitas. Ini kita itu mereka," urainya.

Kontributor : Satria Kurnia

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini