alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Unggahan Ustaz Abdul Somad Terkait Presiden Prancis

Eko Faizin Sabtu, 31 Oktober 2020 | 08:28 WIB

Unggahan Ustaz Abdul Somad Terkait Presiden Prancis
Ustaz Abdul Somad memberikan keterangan pers di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (21/8). [Suara.com/Arya Manggala]

Dalam unggahan UAS yang berjudul "Al Azhar Tegas Tolak Negosiasi Pransis", dia mengumumkan jika Imam Besar Al Azhar itu menolak bantuan Dubes Prancis.

SuaraRiau.id - Penceramah kondang asal Riau, Ustaz Abdul Somad (UAS) bereaksi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina Islam.

UAS mengumumkan pernyataan Grand Syaikh Al-Azhar Syaikh Ahmad Thayib dalam akun Instagramnya, @ustadzabdulsomad_official.

Dalam unggahan UAS yang berjudul "Al Azhar Tegas Tolak Negosiasi Pransis", dia mengumumkan jika Imam Besar Al Azhar itu menolak bantuan Dubes Prancis.

Berikut isinya:
Dubes Prancis memohon kepada Grand Syaikh Al-Azhar Syaikh Ahmad Thayib agar membantunya untuk menghentikan gelombang boikot produk-produk Prancis. Namun beliau menolak dan menjawab, "Kami tidak menerima negoisasi terkait kasus penghinaan terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan Macron harus segera meminta maaf."

Kata Syaikh Ali Jumah, "Orang yang menggambar dan menistakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang dungu anaknya orang dungu dan orangtuanya telah gagal mendidiknya."

Ulama kondang Ustaz Abdul Somad bereaksi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina Islam.
Ulama kondang Ustaz Abdul Somad bereaksi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina Islam.

Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana untuk membela nilai-nilai sekuler Prancis dan menyebut agama Islam dalam krisis yang memicu perdebatan.

Mengutip Al Jazeera, Presiden Macron menyampaikan gagasan tersebut dalam pidatonya pada hari Jumat (2/10/2020) dengan menegaskan tidak ada konsesi yang akan dibuat dalam upaya baru untuk mendorong agama keluar dari pendidikan dan sektor publik di Prancis.

"Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini, kami tidak hanya melihat ini di negara kami," katanya.

Dia mengumumkan bahwa pemerintah akan mengajukan RUU pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.

Langkah-langkah tersebut, kata Macron, ditujukan untuk mengatasi masalah tumbuhnya radikalisasi di Prancis dan meningkatkan kemampuan untuk hidup bersama.

Komentar

Berita Terkait