Eko Faizin
Jum'at, 20 November 2026 | 19:53 WIB
Ilustrasi PT RAPP. [Dok APRIL]
Baca 10 detik
  • Satgas PKH mencabut izin konsesi PT RAPP seluas 338.536 hektare di Riau pada November 2026 akibat pelanggaran lingkungan.
  • Pemerintah mengambil tindakan tegas karena menemukan kebun sawit ilegal, tambang tanpa izin, serta kerusakan kawasan lindung di lokasi tersebut.
  • PT RAPP menghormati keputusan pemerintah tersebut sambil menunggu pemberitahuan resmi dan menyoroti dampak ekonomi bagi puluhan ribu pekerja.

Di sektor kehutanan, PT RAPP bersama Grup APRIL menyebut produk berbahan serat yang dihasilkan dipasarkan ke lebih dari 100 negara. Perusahaan juga menyatakan lebih dari 85 persen produksinya diekspor.

Perusahaan turut mengklaim mengelola kawasan konservasi hampir setengah juta hektare, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau. Program tersebut disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

Selain itu, melalui Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme yang dimulai sejak 2014, perusahaan mengaku telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa.

Program tersebut diklaim membantu menekan luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90 persen di komunitas peserta.

"Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan," tutup pernyataan PT RAPP.

Satgas PKH temukan kebun sawit dan tambang ilegal

Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP di Riau dengan luas mencapai 338.536 hektare.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

"Pencabutan izin PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026," katanya, Jumat (20/11/2026).

Keputusan tersebut diambil setelah Satgas PKH menemukan sejumlah dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di dalam areal konsesi perusahaan.

Temuan itu mencakup dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perambahan kawasan hutan, hingga kerusakan kawasan lindung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Satgas PKH menemukan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal perizinan PT RAPP.

Selain itu, terdapat bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan PBPH tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan perusahaan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.

Load More