- Plt Gubernur Riau SF Hariyanto resmi menandatangani Surat Keputusan kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2027 sebesar 6,63 persen pada Jumat, 20 November 2026.
- Kenaikan sebesar 6,63 persen tersebut membuat besaran Upah Minimum Provinsi Riau tahun 2027 meningkat menjadi Rp4.281.788.
- Pemerintah daerah menargetkan penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Riau selesai paling lambat tanggal 25 November 2026.
SuaraRiau.id - Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2027 resmi ditetapkan naik sebesar 6,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Surat Keputusan (SK) penetapan UMP tersebut telah ditandatangani Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Roni Rakhmat, mengatakan Dewan Pengupahan Riau sebelumnya telah merekomendasikan besaran UMP dan Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMPS) 2027 untuk ditetapkan melalui keputusan gubernur.
"Alhamdulillah Pak Gubernur telah menandatangani SK UMP Riau," ujar Roni, Jumat (20/11/2026).
Roni menjelaskan, kenaikan UMP Riau 2027 mencapai 6,63 persen atau bertambah Rp250.646 dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp4.031.142.
Dengan kenaikan tersebut, UMP Riau 2027 menjadi Rp4.281.788.
Selain UMP reguler, pemerintah juga menetapkan kenaikan upah minimum untuk sektor migas dan pertanian atau perkebunan.
Untuk sektor minyak dan gas (migas), upah minimum tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.054.676. Angka tersebut naik 6,63 persen atau bertambah Rp252.110 dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, UMP sektor pertanian atau perkebunan ditetapkan sebesar Rp4.034.603. Nilai tersebut meningkat 6,63 persen atau naik Rp250.862 dari 2026.
Penetapan upah sektoral tersebut menjadi bagian dari rekomendasi Dewan Pengupahan Riau yang telah ditandatangani gubernur.
Setelah penetapan UMP dan UMPS tingkat provinsi, proses pembahasan upah minimum di kabupaten/kota juga mulai berjalan.
Roni mengatakan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah telah menggelar rapat untuk menyusun rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Rekomendasi tersebut nantinya disampaikan kepada bupati dan wali kota sebelum ditetapkan melalui SK Gubernur Riau.
"Untuk UMP dan UMPS Riau, batas akhir penetapan paling lambat tanggal 21 November dan hari ini sudah ditandatangi. Sementara untuk UMK dan UMSK kabupaten kota paling lambat tanggal 25 November," tegasnya.
Dengan demikian, penetapan UMK dan UMSK di seluruh kabupaten/kota di Riau ditargetkan selesai paling lambat 25 November 2026.
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
UMP Riau 2027 Resmi Ditetapkan, Segini Besarannya
-
Ditangkap di Kampar, Kurir Sabu 9 Kg Dijanjikan Bayaran Rp90 Juta
-
Jalan Riau Ujung dan HR Soebrantas Banjir, PUPR Pekanbaru Kebut Perbaiki Drainase
-
Sungai Sail Meluap: 50 Warga Pekanbaru Terdampak Banjir, Air Capai Sepinggang
-
Kopdes Jadi Sasaran, Tiga Pria Ditangkap usai Bobol 9 Lokasi di Siak