- Satgas PKH mencabut izin konsesi seluas 338.536 hektare milik PT RAPP di Riau pada November 2026.
- Pencabutan izin dilakukan akibat pelanggaran seperti kebakaran lahan, perambahan hutan, serta kerusakan kawasan lindung.
- PT RAPP kini masih menunggu pemberitahuan resmi pemerintah sembari memprioritaskan kesejahteraan para pekerja dan mitra.
SuaraRiau.id - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau dengan luas mencapai 338.536 hektare.
Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah Satgas PKH menemukan sejumlah dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di dalam areal konsesi perusahaan. Temuan itu meliputi dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perambahan kawasan hutan, hingga kerusakan kawasan lindung.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan keputusan pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
"Pencabutan izin PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026," katanya, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PKH, ditemukan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal perizinan perusahaan.
Selain itu, terdapat bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.
"Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera," lanjut Barita.
Dengan pencabutan PBPH tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan. Kawasan itu selanjutnya kembali berada dalam penguasaan negara.
Meski demikian, perusahaan tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.
Barita mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kebakaran lahan gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung dinilai berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan hutan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatera.
Kegiatan penertiban itu turut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga. Di antaranya Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, serta Kapolda Riau.
Satgas PKH menyatakan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Upaya tersebut diklaim akan dijalankan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan demi menjaga aset negara serta mengembalikan fungsi hutan bagi kepentingan masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Pemerintah Cabut Izin Konsesi PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare di Riau
-
Jembatan Siak III Pekanbaru Ditutup 30 Hari, Lalu Lintas Dialihkan ke Siak I
-
UMP Riau 2027 Resmi Ditetapkan, Segini Besarannya
-
Ditangkap di Kampar, Kurir Sabu 9 Kg Dijanjikan Bayaran Rp90 Juta
-
Jalan Riau Ujung dan HR Soebrantas Banjir, PUPR Pekanbaru Kebut Perbaiki Drainase