Eko Faizin
Jum'at, 20 November 2026 | 18:59 WIB
Satgas PKH ketika memasang plang pencabutan izin atas usaha PT RAPP di Riau. [ANTARA/Annisa Firdausi]
Baca 10 detik
  • Satgas PKH mencabut izin konsesi seluas 338.536 hektare milik PT RAPP di Riau pada November 2026.
  • Pencabutan izin dilakukan akibat pelanggaran seperti kebakaran lahan, perambahan hutan, serta kerusakan kawasan lindung.
  • PT RAPP kini masih menunggu pemberitahuan resmi pemerintah sembari memprioritaskan kesejahteraan para pekerja dan mitra.

SuaraRiau.id - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau dengan luas mencapai 338.536 hektare.

Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah Satgas PKH menemukan sejumlah dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di dalam areal konsesi perusahaan. Temuan itu meliputi dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perambahan kawasan hutan, hingga kerusakan kawasan lindung.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan keputusan pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

"Pencabutan izin PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026," katanya, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Satgas PKH, ditemukan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam areal perizinan perusahaan.

Selain itu, terdapat bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.

"Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera," lanjut Barita.

Dengan pencabutan PBPH tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan. Kawasan itu selanjutnya kembali berada dalam penguasaan negara.

Meski demikian, perusahaan tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.

Barita mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebakaran lahan gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung dinilai berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan hutan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatera.

Kegiatan penertiban itu turut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga. Di antaranya Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, serta Kapolda Riau.

Satgas PKH menyatakan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

Upaya tersebut diklaim akan dijalankan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan demi menjaga aset negara serta mengembalikan fungsi hutan bagi kepentingan masyarakat.

PT RAPP tunggu pemberitahuan resmi pemerintah

Sementara itu, PT RAPP menyatakan telah memperoleh informasi mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan perusahaan di Riau melalui pemberitaan media.

Tim Corporate Communication PT RAPP menyampaikan bahwa perusahaan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus menjalin komunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.

"Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya. Prioritas utama kami saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional kami. PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa," demikian pernyataan resmi perusahaan.

Perusahaan juga menyebutkan bahwa aktivitas PT RAPP memiliki dampak ekonomi yang luas. Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, kegiatan perusahaan diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

PT RAPP menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya. Perusahaan juga berupaya meminimalkan potensi gangguan yang mungkin muncul akibat keputusan pemerintah tersebut.

Dalam pernyataannya, perusahaan turut mengingatkan kontribusinya terhadap perkembangan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Menurut perusahaan, kawasan yang pada 1993 dihuni sekitar 200 orang itu kini berkembang menjadi ibu kota kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 jiwa.

PT RAPP memperkirakan sekitar 20 persen penduduk tersebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

Selain itu, perusahaan mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016 hingga 2025.

Dalam satu dekade terakhir, PT RAPP juga menyatakan telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program tersebut antara lain mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

PT RAPP bersama Grup APRIL juga menyebutkan bahwa produk berbahan serat yang dihasilkan perusahaan dipasarkan ke lebih dari 100 negara.

Lebih dari 85 persen produksinya diekspor dan disebut menghasilkan devisa bagi Indonesia.

Perusahaan turut mengklaim mengelola kawasan konservasi hampir setengah juta hektare, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau. Upaya tersebut disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

Selain itu, sejak 2014 perusahaan menjalankan Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme yang telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa.

Menurut perusahaan, program tersebut membantu menekan luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90 persen.

"Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan," tutup pernyataan PT RAPP. (Antara)

Load More