Eko Faizin
Jum'at, 20 November 2026 | 18:59 WIB
Satgas PKH ketika memasang plang pencabutan izin atas usaha PT RAPP di Riau. [ANTARA/Annisa Firdausi]
Baca 10 detik
  • Satgas PKH mencabut izin konsesi seluas 338.536 hektare milik PT RAPP di Riau pada November 2026.
  • Pencabutan izin dilakukan akibat pelanggaran seperti kebakaran lahan, perambahan hutan, serta kerusakan kawasan lindung.
  • PT RAPP kini masih menunggu pemberitahuan resmi pemerintah sembari memprioritaskan kesejahteraan para pekerja dan mitra.

PT RAPP tunggu pemberitahuan resmi pemerintah

Sementara itu, PT RAPP menyatakan telah memperoleh informasi mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan perusahaan di Riau melalui pemberitaan media.

Tim Corporate Communication PT RAPP menyampaikan bahwa perusahaan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus menjalin komunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.

"Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya. Prioritas utama kami saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional kami. PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa," demikian pernyataan resmi perusahaan.

Perusahaan juga menyebutkan bahwa aktivitas PT RAPP memiliki dampak ekonomi yang luas. Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, kegiatan perusahaan diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

PT RAPP menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya. Perusahaan juga berupaya meminimalkan potensi gangguan yang mungkin muncul akibat keputusan pemerintah tersebut.

Dalam pernyataannya, perusahaan turut mengingatkan kontribusinya terhadap perkembangan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Menurut perusahaan, kawasan yang pada 1993 dihuni sekitar 200 orang itu kini berkembang menjadi ibu kota kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 jiwa.

PT RAPP memperkirakan sekitar 20 persen penduduk tersebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

Selain itu, perusahaan mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016 hingga 2025.

Dalam satu dekade terakhir, PT RAPP juga menyatakan telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program tersebut antara lain mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

PT RAPP bersama Grup APRIL juga menyebutkan bahwa produk berbahan serat yang dihasilkan perusahaan dipasarkan ke lebih dari 100 negara.

Lebih dari 85 persen produksinya diekspor dan disebut menghasilkan devisa bagi Indonesia.

Perusahaan turut mengklaim mengelola kawasan konservasi hampir setengah juta hektare, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau. Upaya tersebut disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

Load More