Pemerintah Didesak Perjuangkan Hak Kelola Warga atas Eks Konsesi SRL di Pulau Rangsang

Ia menuturkan, aspirasi mahasiswa harus didengar dan ditindaklanjuti. Jangan sampai pencabutan izin hanya mengubah status administratif kawasan, tetapi masyarakat tetap tidak memiliki akses dan kepastian pengelolaan.

JAMM-SK bersama LBH ICMI Wilayah Riau mendorong pemerintah membuka informasi status kawasan, melakukan verifikasi batas dan luas areal, mengidentifikasi peluang penetapan objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) atau skema legal lainnya, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan.

JAMM-SK menegaskan, perjuangan ini bukan semata-mata persoalan pencabutan izin perusahaan, melainkan bagaimana negara menghadirkan keadilan dan memastikan masyarakat Pulau Rangsang memperoleh kesempatan mengelola sumber daya alam secara sah, produktif, dan berkelanjutan.