- Tiga oknum polisi Reskrim Polsek Rupat Utara menjalani sidang kode etik di Polres Bengkalis pada 20 Agustus 2026.
- Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan penganiayaan dan penembakan terhadap sembilan warga di Jalan Carok pada 24 Juni 2026.
- Koalisi MELAWAN mendesak transparansi penanganan perkara dan meminta proses hukum pidana tetap berjalan jika terbukti bersalah.
Sementara itu, Sekretaris LBH ICMI Wilayah Riau, Joki Mardison meminta Bid Propam Polda Riau serta Propam Polres Bengkalis perlu menjelaskan status masing-masing personel yang diduga terlibat.
Pasalnya, selama ini para korban tidak mendapatkan perkembangan informasi terkait ketiga anggota ini. Informasi yang didapat hanya terkait Ipda Enaldi Silalahi.
Penjelasan tersebut penting untuk memastikan apakah para anggota telah dinonaktifkan dari tugas lapangan, ditempatkan di tempat khusus, atau masih menjalankan aktivitas kedinasan seperti biasa.
"Publik berhak mengetahui apakah seluruh personel yang disebut dalam keterangan korban telah diperiksa dan dikenai tindakan sementara. Jangan sampai ada perbedaan antara pernyataan resmi kepada publik dan kondisi faktual di lapangan," ujar Joki.
Koalisi MELAWAN menegaskan, pemeriksaan saksi dalam sidang KKEP harus dilakukan secara objektif, dengan memberikan ruang yang cukup bagi saksi dan korban untuk menyampaikan seluruh peristiwa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri.
Koalisi juga meminta agar tidak ada tekanan, intimidasi, atau upaya memengaruhi keterangan saksi.
Sebelumnya, Koalisi MELAWAN telah menyurati Bid Propam Polda Riau untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara.
Karena menilai proses internal berjalan lamban dan belum transparan, koalisi kemudian menyampaikan laporan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Koalisi MELAWAN akan terus mengawal proses pemeriksaan serta mendorong pengawasan eksternal.
Koalisi meminta agar hasil pemeriksaan terhadap ketiga anggota tersebut disampaikan secara terbuka kepada korban, termasuk langkah hukum yang akan diambil apabila dugaan pelanggaran terbukti.
"Korban membutuhkan keadilan dan kepastian, bukan sekadar pemanggilan saksi. Ukuran keseriusan penanganan perkara ini adalah keberanian institusi mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dan menjatuhkan sanksi sesuai kadar kesalahannya," terang Joki.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Pencabutan Izin RAPP, WALHI Riau Tolak Eks Konsesi Dialihkan ke Korporasi Lain
-
Izin RAPP Dicabut: Karyawan Tak Di-PHK, Operasional Dilanjutkan BUMN dan BUMD
-
Usai Cabut Izin PT RAPP, Satgas PKH Ambil Alih Pabrik Sawit GSL di Kuansing
-
Satgas PKH Cabut Izin RAPP di Riau, Temukan Kebun Sawit hingga Tambang Ilegal
-
Bermula Temuan Jejak Kaki, Polisi Amankan 30 Imigran di Hutan Bakau Dumai