3 Oknum Polisi Disidang Etik Dugaan Penganiayaan Warga Rupat Utara Bengkalis

SuaraRiau.id - Tiga oknum polisi Reskrim Polsek Rupat Utara diduga menganiaya warga akan menjalani sidang kode etik di Polres Bengkalis, Kamis (20/8/2026).

Ketiga penegak hukum tersebut adalah Briptu Josua Sarusuk, Briptu Muhammad Aidil, dan Bripda Josafat Supada Harison Butar-Butar.

Ketiganya tercatat sebagai Banit Reskrim Polsek Rupat Utara, Polres Bengkalis. Sementara, Ipda Enaldi Silalahi, mantan Kanit Reskrim Polsek Rupat Utara, masih menunggu jadwal sidang di Polda Riau.

Koalisi Masyarakat Peduli Lawan Kekerasan dan Penyalahgunaan Wewenang (MELAWAN) menyampaikan hal tersebut usai menerima surat panggilan menghadiri persidangan untuk para korban dan saksi, Selasa (18/8/2026).

Koalisi MELAWAN menyambut baik pemanggilan tiga anggota Polsek Rupat Utara dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Direktur LBH Pekanbaru, Andri Alatas menjelaskan pihaknya menilai pemanggilan tiga anggota tersebut merupakan perkembangan penting.

"Karena sebelumnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterima tim hukum baru menjelaskan penanganan terhadap seorang personel Ipda Enaldi Silalahi, mantan Kanit Reskrim Polsek Rupat Utara," ujarnya yang bagian dari koalisi, Rabu (19/8/2026).

Menurut Andri, tim koalisi hampir tidak mendapatkan informasi terkait proses ketiga anggota Unit Reskrim ini dan satu orang anggota di Polsek Rupat Utara.

"Pemanggilan ini menunjukkan bahwa dugaan keterlibatan personel lain mulai diperiksa secara lebih konkret. Namun, proses ini harus dibuka secara transparan kepada korban dan publik, bukan berhenti pada pemeriksaan administratif," tegasnya.

Pemanggilan itu dituangkan dalam Surat Panggilan Nomor SP/83/VIII/HUK.11.1/2026/SIPROPAM tertanggal 18 Agustus 2026.

Dalam surat tersebut, para korban dan saksi diminta hadir dalam pemeriksaan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Polres Bengkalis pada Kamis, 20 Agustus 2026, pukul 09.00 Wib.

Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pemukulan, pengeroyokan, pengancaman, serta penembakan ke udara terhadap warga Rupat Utara di Jalan Carok.

Peristiwa tersebut sebelumnya dilaporkan terjadi pada 24 Juni 2026 dan melibatkan sedikitnya sembilan warga sebagai korban.

Andri menuturkan, pemeriksaan etik tidak boleh dipandang sebagai pengganti proses pidana.

Apabila dari pemeriksaan ditemukan bukti adanya penganiayaan, kekerasan bersama-sama, ancaman, atau penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur, maka proses hukum pidana harus tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.