- KPK menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan pasca-OTT pada Juni 2026.
- Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnain diduga menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di daerahnya.
- Video lama Suhardiman yang menuntut hukuman gantung bagi koruptor viral setelah dirinya terjerat kasus korupsi oleh KPK.
SuaraRiau.id - Bupati Kuansing Suhardiman Amby ditetapkan sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan pasca terseret operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa hari lalu.
Seiring dengan itu, potongan video saat acara Debat Pilkada Kuansing 2024 beredar di media sosial. Suhardiman Amby kala itu menjadi kontestan Bupati Kuansing didampingi Mukhlisin.
Pada video cuplikan tersebut, Suhardiman ketika itu menyatakan koruptor layak dihukum gantung.
"Jika masih ada korupsi, hukum harus menjadi panglima siapkan gantungan tiga buah ya," katanya, dikutip Rabu (8/7/2026).
Suhardiman lantas menyebut ketiga tiang gantungan dibuat untuk siapa saja yang melakukan tindakan korupsi.
"Satu untuk dia, satu untuk ayahnya satu untuk siapa yang melakukan tindakan korupsi," ungkapnya dalam potongan video yang beredar.
Video cuplikan debat Pilkada Kuansing tersebut lantas menuai diperbincangkan setelah KPK menetapkan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, sebagai tersangka.
Seiring perkembangan kasus yang kini ditangani KPK, cuplikan debat Pilkada 2024 kembali beredar luas di media sosial dan memicu beragam tanggapan dari netizen.
Diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang.
Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain kemudian menyerahkan diri kepada KPK pada 30 Juni 2026.
Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing.
Selain dugaan suap, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.
Usai namanya terseret, Menhut Raja Juli pada 3 Juli 2026 menjelaskan bahwa saat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026, kepala daerah tersebut meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map.
Menurut Raja Juli, dirinya baru menyadari keberadaan amplop itu setelah Suhardiman meninggalkan ruangan.
Menhut kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa mengetahui isi di dalamnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Pencabutan Izin RAPP, WALHI Riau Tolak Eks Konsesi Dialihkan ke Korporasi Lain
-
Izin RAPP Dicabut: Karyawan Tak Di-PHK, Operasional Dilanjutkan BUMN dan BUMD
-
Usai Cabut Izin PT RAPP, Satgas PKH Ambil Alih Pabrik Sawit GSL di Kuansing
-
Satgas PKH Cabut Izin RAPP di Riau, Temukan Kebun Sawit hingga Tambang Ilegal
-
Bermula Temuan Jejak Kaki, Polisi Amankan 30 Imigran di Hutan Bakau Dumai